MATARAM– Dua Terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan tanah relokasi banjir di Kota Bima TA 2017 yang dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi tidak terima vonis majelis hakim lakukan upaya hukum banding.

Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Dedi Irawan, SH, mengatakan bahwa kedua terdakwa telah dijatuhkan vonis penjara dalam persidangan yang digelar pada hari Ini Selasa (6/4/2021).

“Majelis hakim Tipikor Mataram telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Ir. HAMDAN dan Drs. USMAN dalam perkara tindak pidana korupsi anggaran relokasi banjir Kota Bima Tahun Anggaran 2017,”ucapnya

Menurutnya bahwa putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan yang dihadiri oleh JPU Hasan Basri, SH MH, dan Fajar Alamsyah Malo, SH serta Pengacara para Terdakwa.

Baca Juga:  Kajari Sumbawa Barat Dimutasi

“Kedua terdakwa di pidana penjara masing masing,untuk terdakwa Ir. Hamdan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan, menetapkan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan sedangkan untuk terdakwa Drs. Usman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan dan menetapkan masa tahanan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ; serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan juga terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.638.673.125 (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah)dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, “terangnya

Baca Juga:  Setahun ini, Kejati NTB Selamatkan Rp4,5 T Aset Negara

“Atas putusan majelis hakim tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya langsung menyatakan Banding sedangkan JPU menyatakan pikir pikir, ” pungkasnya.

(mn-07)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini