Ketua Tim kerja PBNW dalam penyelesaian sengketa Nahdalatul Wathan (NW) Samsu Rijal

MATARAM– Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hingga saat ini belum menerima draf asli penandatangan kesepakatan antara NW dengan NWDI pada 23 Maret 2021 kemaren.

Karena itu PBNW meminta agar bisa diberikan draf asli kesepakatan, pasalnya hingga saat ini belum diberikan sejak ditanda tangani.

Melalui Tim kerja PBNW dalam penyelesaian sengketa Nahdalatul Wathan (NW) yang diketuai oleh Samsu Rijal, meminta kepada pihak pemerintah agar draf tersebut bisa diberikan.

“PBNW dalam hal ini meminta draf asli penandatangan pada tanggal 23 untuk dicocokkan kepada draf kesepakatan kita malam itu,” kata Samsu Rijal, di Mataram, Jum’at (9/4/2021).

Baca Juga:  Logis Desak Biro Ekonomi Ambil Alih Tim Konsolidasi BPR NTB

Menurutnya, draf aslinya diminta karena PBNW akan mencocokkan kepada draf kesepakatan pada malam 23 Maret.

” Adanya isu pada saat penandatangan pada malam 23 Maret itu dengan 23 Maret ada perbedaan antara kesepakatan dengan penandatangan, “ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Bantuan Advokasi Hukum (Lebah) NW, M. Ihwan, SH, menurutnya PBNW memohon kepada pemerintah agar diberikan draf asli turunan nota kesepahaman karena hal tersebut merupakan hak dari PBNW yang merupakan para pihak.

“pertama karena itu hak dari PBNW yang merupakan para pihak dan yang kedua supaya jangan berkembang liar spikulasi ditengah masyarakat kaitan dengan apa yang berkembang belum tentu pasti kebenarannya oleh karena itu PBNW meminta kepada pemerintah untuk diberikan draf asli, “ucapnya.

Baca Juga:  Longsor di Senggigi, Polisi Mulai Bidik Dugaan Korupsi

“karena ini spikulasi berkembang nanti liar.oleh karena itu PBNW meminta draf asli agar bisa mengahadapi apa yang berkembang dimasyarakat, ” terangnya.

Ditambahkannya, PBNW juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Kapolda NTB yang mana telah memfasilitasi penandatangan kesepakatan yang bertahun tahun lamanya ditunggu.

(mn-07)