MATARAMnews (KLU) – Kementerian Lingkungan Hidup dengan program Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) di setiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia, membangun jaringan pemantau kualitas udara ambient pada 33 provinsi dengan menggunakan alat pasif sejak tahun 2006 dan tahun 2011.

 

{xtypo_info} Foto : Kepala LH KLU, Drs Rusdianto {/xtypo_info}

Kabupaten Lombok Utara (KLU) sendiri menerima alat tersebut hari Jum’at  (11/11/2011). Alat pemantau udara tersebut sudah dipasang hari Sabtu (12/11/20111) di beberapa titik yang di anggap layak untuk dipasangkan.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup KLU melalui Sekretaris, Patra Husada menjelaskan fungsi alat tersebut sebagai pendeteksi kualitas udara di daerah Lombok Utara, yang hasil sementaranya nanti dikirim ke Jakarta untuk di teliti lebih lanjut dan kemudian hasil penelitiannya dikirim kembali ke daerah. “Dari hasil laboraturium pusat nanti aka ada kepaastian, apakah daerah tersebut memiliki kualitas udara tercemar atau tidak,” kata Patra.

Hal itu dibenarkan Kepala LH KLU, Drs Rusdianto. Ia menambahkan bahwa salah satu amanat UU No. 32/2009 tentan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi kualitas lingkungan hidup. Penerapan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No. 38/2007 tentang pembagian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, makin di eratkan untuk mencapai  sasaran dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup pada umumnya, dan khususnya kualitas udara.

“Oleh karena itu, penerapan system pemantauan yang murah, mudah seperti  pasif samler perlu di optimalkan,” kata Rusdianto.

Kementerian lingkungan hidup (cq. Pusarpedal), telah membangun jaringan pemantau kualitas udara ambien di 33 Provinsi dan tahun 2011 diperluas ke 450 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat lebih mewakili kondisi kualitas udara di seluruh indonesia.

Dengan adanya standar Optimal Prosudur (SOP) ini diharapkan pemantauan kualitas udara ambient dapat dilaksanakan dengan seragam dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan hukum.

Ditanya soal titik tempat pemasangan, Rusdianto mengatakan, untuk wilayah KLU, antara lain, Sektor Tanjung yang kaitannya dengan transportasi. Kemudian di Terminal Tanjung, BTN Sokong terkait dengan pemukiman dan di depan Kantor Desa Pamenang Barat berkaitan dengan industri.

(Laporan : Ang | KLU)