KPUD Tidak Akan Hadiri Panggilan Komisi III DPRD KLU

MATARAMnews (KLU) – Adanya pernyataan Ketua Komisi III DPRD KLU Husnaen, terkait rencana pemanggilan KPUD mendapat reaksi keras. Ketua KPUD KLU, Pajar Martha SSos beserta segenap anggota, dengan tegas menyatakan tidak akan hadir jika benar Ketua Komisi III DPRD KLU akan memanggil mereka.  Hal itu terungkap dalam jumpa Pers di Sekretariat KPUD KLU yang diikuti Kabag Humas KLU dan para jurnalis, Selasa (15/11/2011).

{xtypo_info} Foto : KPUD KLU, Jumpa Pers terkait adanya pernyataan ketua komisi III, Husnaen di beberapa media yang menimbulkan ketersinggungan KPUD baru-baru ini yang dihadiri Humas KLU, Drs H Ahmad Sujanadi {/xtypo_info}

Pajar Martha SSos dalam pernyataanya mengungkapkan KPU mengnggap pernyataan ketua Komisi III, Husnaen tidak fahan tupoksinya terhadap sorotan yang menyesatkan, seharusnya DPRD menjadi mitra kerja KPU dan fahan terhadap batasan-batasan kewenangan masing-masing sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan orang lembaga lain, kami hargai kritikan-kritikan yang bersifat membangun dari pihak manapun.

Dijelaskan, pernyataan Husnaen sebagaimana yang dilansir dibeberapa media baru-baru ini sangat tidak wajar, karena pernyataan tersebut tidak mendasar dan seharusnya dikonfirmasikan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada rekan-rekan wartwan. “Bukan saja melalui media massa, namun juga lewat SMS,” kata Pajar Martha.

Hal yang sama diungkapkan Algas SH, terkait penggunaan dana hibah sejumlah Rp 200 juta yang disebutkan Husnaen untuk perbaikan mobil dinas KPU,  itu dibantah keras Algas. Ia mengakui kalau sesungguhnya dana yang di realisasikan itu hanya Rp 150 juta yang digunakan untuk sosialisasi pada saat Pilleg dan Pemilukadaa yang lalu, termasuk biaya pertemuan di SMP 3 Gangga, pertemuan dengan semua Kepala Desa se KLU, Pertemuan dengan Siswa SMA, SMK, MA yang merupakan calon pemilih pemula saat itu termasuk biaya sosialisasi di tempat-tempat terpencil dan studi banding dan lainnya.

“Kita ini merupakan daerah baru, yang seharusnya wajar menempa pengalaman dari daerah yang lebih maju dalam mengelola lembaga KPUD, “ungkap Algas.

Sekteraris KPUD, Saprin SSos menambahkan, dana sejumlah Rp 50 juta lainnya sampai saat ini belum di ambil dari Dispenda KLU. “Terhadap pengalokasian dana, pihaknya tidak gampang merubah pemanfaatan, sebab aturan sudah jelas-jelas tidak membenarkan kalau pengalokasian dana untuk kegiatan KPU di gunakan untuk perbaikan mobil dan lainnya diluar ketentuan,” kata Saprin.

Sedangkan Burhan, Isnaeni dan Akarman SSos juga mengatakan hal serupa, Komisi III tidak punya kewenangan memanggil KPUD kecuali Komisi I sesuai tupoksinya, “aneh memang, seorang anggota DPRD apalagi ketua Komisi III yang tidak faham sama sekali tupoksinya,” ungkapnya.

Dengan adanya pemanggilan itu, mereka menyayangkan sikap Husnaen yang ceroboh menganggap KPU hanya menyelenggarakan kegiatan di awal dan di ahir tahun dengan menggunakan dana yang cukup besar sebagaimana yang di ungkapkan Husnaen.

(Laporan : Ang | KLU)

Bagikan :