Soal Penataan TNGR, Wagub Rohmi : Jangan Setengah-setengah

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima Audiensi dari Balai TNGR dan Dirjen Konservasi SDA & Ekosistem Kementerian LHK di Ruang Rapat Wagub NTB, Selasa (15/1/2019).

MN, MATARAM — Geliat pariwisata alam Gunung Rinjani pasca gempa Lombok mulai normal, namun banyak persoalan tata kelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang harus ditangani Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bersama steakholder secara serius dan fokus.

“Kita harus mampu untuk menata Rinjani. Jangan setengah-setengah. Dilihat bagaimana formulasinya, sehingga semua pihak merasa berkepentingan. Banyak sekali PR kita disini (penataan TNGR),” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menerima Audiensi dari Balai TNGR dan Dirjen Konservasi SDA & Ekosistem Kementerian LHK di Ruang Rapat Wagub NTB, Selasa (15/1/2019).

Audiensi dilakukan dalam rangka membahas penanganan pariwisata alam pasca gempa, dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penangkaran rusa kerjasama antara TNGR dengan Universitas Mataram (Unram).

Wagub Rohmi menghimbau agar seluruh stakeholder yang terkait harus mampu menjaga komunikasi yang baik, mampu duduk bersama dan menghasilkan solusi.

“Mari kita identifikasi masalahnya, alternatifnya seperti apa. Dan ketika kita datang ke Bupati sudah membawa solusi. Bukan saja membawa masalah. Entah itu bangunan, sertifikat, dan lain-lain. Jadi InshaAllah cepat selesai. Pemerintah Kabupaten jika kita membawa solusipun pasti akan senang,” jelas Wagub Rohmi.

Menurut Wagub, Pemprov, TNGR, dan Pemerintah Kabupaten harus senantiasa duduk bersama dan berkomunikasi bersama. “Itulah kenapa komunikasi jangan sampai terputus,” imbuh Wagub, sekaligus menegaskan Pemerintah akan terus berkomitmen, mensupport dan serius menindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.

“Insha Allah komitmen kita akan suport. Kita akan pikirkan serius, bagaimana rencana jangka panjangnya. Dinas Peternakan, Dinas LHK juga harus dijelaskan teknisnya,” kata Wagub.

Menyinggung wajah wisata halal, Wagub Minta penataannya di TNGR difikirkan. “Mari kita mengatur TNGR ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Minuman keras, moralitas, walau tidak semuanya benar, namun perlu kita manage dan mulai berpikir untuk menjadikan Rinjani punya ciri khas tersendiri dan punya keistimewaan ketika mendaki, ” tandas Wagub.

Sementara Kepala Balai TNGR, Sudiyono, memaparkan bahwa Gunung Rinjani merupakan hulu dari 51 sungai. Dari 54 sungai di lombok dan didalamnya, ada 41 desa yang berbatasan dan kondisinya sangat bergantung pada pemanfaatan Rinjani. Namun hingga kini masih banyak pekerjaan rumah di Taman Nasional Gunung Rinjani yang belum terselesaikan.

“Belum ada kesepahaman mengenai sistem tiketing yang dapat diterima semua pihak sehingga masing-masing objek wisata masih mematok tiket masing-masing. Padahal jika terintegrasi pendapatan dan kebermanfaatnya akan jauh lebih besar,” jelas Sudiyono.

Sudiyono juga menjelaskan bahwa hingga kini TNGR telah menerapkan pembelian tiket secara online dan juga penerapan kuota pendakian.

“Untuk pembelian tiket kini secara online, dan ada kuota pendakian sehingga yang ingin berwisata di gunung Rinjani benar-benar bisa menikmati Rinjani. Namun belum ada konektivitas paket wisata pendakian dengan wisata di luar kawasan TNGR. Prinsipnya TNGR ingin kerjasama pengelolaan satu tiket (tiket bersama) antara pemda dengan TNGR,” ungkap Sudiyono. —(hs-ntb/mn-07)

Bagikan :