Gubernur Zul Dorong Penyelesaian Persoalan Tanah di NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat memenuhi undangan kepala Badan Pertanahan Nasiaonal (BPN) Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan, di Mataram, Selasa (15/1/2019).

MN, MATARAM — Segala hal persoalan masyarakat perlu mendapat perhatian pemerintah. Termasuk menyangkut legalitas tanah, yaitu penerbitan sertifikat tanah.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan penyelesaian persoalan tanah masyarakat memiliki pengaruh baik bagi siapa saja yang hendak bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya bagi investor luar yang ingin menanamkan modalnya di NTB.

“Dengan upaya menjamin kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat berupa sertipikat tanah, investor bisa lebih banyak lagi menanamkan modalnya di daerah kita,” tegas Gubernur Zul, saat memenuhi undangan kepala Badan Pertanahan Nasiaonal (BPN) Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan, di Mataram, Selasa (15/1/2019).

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa masih banyak persoalan tanah yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi NTB, misalnya batas tanah dan sertifikat yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena akan mempengaruhi lancarnya pembangunan daerah. Karenanya, ia memiliki sejumlah program strategis untuk menyelesaikan persoalan tanah masyarakat.

“Kita ditahun 2019 punya target 16.000 sertifikat tersebar ke seluruh kabupaten kota. Kami mohon masyarakat terlibat untuk membantu persoalan yang dihadapi karena tanpa keterlibatan masyarakat tak mungkin bisa terselesaikan dengan baik karena tanah itu milik masyarakat, sehingga masyarakat harus menyiapkan diri, menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait dengan tanah itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang menguasai tanah agar memelihara tanahnya dengan baik dengan memperjelas batas-batasnya. Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat menjaga dan memelihara tanah itu. Sehingga tidak dikuasai orang lain dan menjadi tanah-tanah terlantar.

“Yang penting dipelihara karena kalo tanah itu dibiarkan dikuasai orang lain, kalo tanah tanah itu milik perusahaan akan menjadi tanah-tanah terlantar sehingga tidak efesien,” katanya. —(hs-ntb/mn-07)

Bagikan :