Mataram, MataramNews – Terkait maraknya penambangan galian liar atau yang tak berizin di beberapa wilayah di NTB seperti di pulau Lombok ini mendapat sorotan dari anggota komisi II DPRD NTB H. Burhanuddin, S.Sos, MM, pada saat di temui dikediamannya 1/12/2011.

Melihat kondisi ini ada beberapa hal yang menjadi dasar untuk menertibkan galian-galian tersebut seperti harus mematuhi Amdal yang sudah menjadi ketetapan dan lingkungan lainnya, ujarnya. Karena hal ini salah satu bagian merusak lingkungan yang ada. Sebenarnya banyak aspek yang dirugikan atas galian-galian tersebut namun kondisi ini belum bisa terselesaikan dengan baik, ungkapnya.

 

Berbicara masalah proses perizinan sebenarnya disinilah yang mejadi poin persolannya, karena banyak para pengusaha penambangan galian yang tidak mengantongi izin, namun proses penambangan tetap berjalan. Bahkan sampai habis batas wilayah penambangan itupun belum ada izinnya, ungkpanya. Jadi seharusnya pemerintah harus cepat dan tegas untuk menindak para pengusaha penambangan galian yang tidak memiiki izin, pintanya. Dan pemerintah juga pada saat memberikan izin penambangan galian harus memperhatikan amdalnya mana wilayah-wilayah yang tidak seharusnya dilakukan penambangan galian. Bahkan akan terjadi pengurangan hasil pertanian karena sawah yang sering di jadikan sebagai lahan para buruh tani untuk bekerja dijadikan sebagai penambangan galian, jelasnya. Dan kalaupun di wilayah tersebut ada penambangan maka pemerintah juga harus mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi buruh tani yang tidak memliki lahan untuk bekerja, pintanya.

Dan pihak pemerintah yang mengeluarkan izin penambangan harus lebih selekti terutama dimana wilayah yang akan di jadikan sebagai tempat penambangan, pintanya. Pemerintah juga harus ada kemauan dan ketegasan mengenai amdal, jikalau itu dikesampingkan oleh para pengusaha penambangan maka pemerintah tidak boleh memberikan izin penamabangan, ujarnya.

Apalagi didaerah-daerah yang rawan bencana seperti didaerah sungai, ungkapnya.

Hal ini bukan semata-mata permasalah ekonomi masyarakat namun ini masalah lingkungan yang ada disekitar kita, jelasnya.

Dan harus ada upaya-upaya dari pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat terutama buruh tani apabila lahan atau sawah tempat mereka bekerja di jadikan sebagai lokasi penambangan. Karena masyarakat kita yang bekerja disawah rata-rata perekonomiannya lemah, dan seharusnyalah pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan, ulasnya.

Pemerintah harus cepat dan tegas terhadap para pengusaha penambangan galian yang tidak memiliki izin, dan seharusnya penambangan galian bisa dioprasikan apabila izin sudah dipegang oleh para pengusaha, ungkapnya. Yang terjadi sampai saat ini adalah para pengusaha penambangan galian lebih dahulu beroprasi daripada mengantongi izin, hal inilah yang terjadi. Sehingga sudah hampir habis lokasi penambangan baru di tegur itupun tidak ada ketegasan dari pemerintah, jelasnya. Sebenarnya inti persolan ini ada pada para pengusaha penambangan galian dan pemerintah, kalau pemerintah tegas maka tidaka akan terjadi penambangan galian secara illegal, ujar H. Burhanuddin, S.Sos, MM.