Karang Genteng dan Bajur Berdamai, Ini Kesepakatan Mereka

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, didampingi Waka Polda dan Kejati, saat kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai antara warga Lingkungan Karang Genteng Mataram dengan warga Desa Bajur Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/1/2019).

MN, MATARAM — Konflik anatar warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Desa Bajur Lombok Barat akhirnya berujung kesepakatan damai. Ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan damai oleh para tokoh masyarakat kedua belah pihak.

Penandatanganan kesepakatan damai antara warga Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan warga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Lombok Barat itu, dilkaukan oleh tokoh masyarakat masing-masing pihak, dihadapan Gubernur H. Zulkieflimansyah didampingi Waka Polda dan Kejati, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, di Jalan Pejanggik Kota Mataram, Rabu (16/1/2019).

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, tokoh agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati perdamaian antara kedua belah pihak, diantaranya mengakhiri secara damai sengketa atau konflik yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita lalu, di jalan Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat.

Konflik itu terjadi berawal dari perkelahian atau tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak, mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, masing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama, bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa. –(hs-ntb/mn-07)