MataramNews – Kepala Desa Sambik Elen, Muhamad Katur mengatakan, mantan pejabat Provinsi dan Kabupaten Lombok Barat menelantarkan ratusan hektar lahan pertanian tadah hujan miliknya di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (1/10/2011).

Sementara banyak warga setempat tidak memiliki lahan pertanian. “Rata-rata yang mengaku sebagai pemilik lahan itu sebagian besar mantan pejabat dari Provinsi maupun Kabupaten Lombok Barat. Hingga sekarang kami belum memiliki data kepemilikannya di kantor desa,” jelasnya kepada MataramNews di ruang kerjanya.

{xtypo_info}FOTO: Kepala Desa Sambik Elen, Muhamad Katur{/xtypo_info}

Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa orang pernah datang ke kantor desa sambil membawa sertifikat tanah. Tetapi ketika ditanya lokasi lahan yang disebutkan dalam sertifikat tersebut, ternyata mereka tidak tahu.

Katur mengaku heran mengapa instansi terkait bisa menerbitkan sertifikat tanah itu padahal lokasinya tidak jelas. Sementara warga  setempat banyak yang tidak memiliki areal pertanian.

Melihat kondisi ini, Kepala Desa Sambik Elen berinisiatif akan membuat Surat Keputusan (SK) pengelolaan lahan yang tidak terurus itu, termasuk tanah berstatus GG. “Kami khawatir, ketika masyarakat menggarap lahan tersebut dikatakan illegal, padahal kalau tidak dikelola atau dibiarkan begitu saja, tentu tanah itu tidak produktif. Jadi kami berencana akan membuat SK penggarapan atau pengelolaan bagi masyarakat,” jelasnya.

Tujuan dari SK ini, lanjut Katur, bila sewaktu-waktu ada tuntutan dari pemiliknya, bisa dikomunikasikan dengan baik, karena hampir semua yang mengaku sebagai pemilik atau pemegang sertifikat tidak tahu lokasi tanahnya. “Sekarang ini ada sebagian lahan yang sudah digarap masyarakat tanpa ada satu ikatan dengan si pemilik, sehingga perlu dibuatkan surat ijin garap dari desa, agar tidak menimbulkan dampak negatif di belakang hari,” pungkasnya.

Sementara puluhan warga Desa Sambik Elen mengaku lahan yang ditelantarkan pemiliknya sebagian besar milik mantan pejabat baik Provinsi maupun Kabupaten Lombok Barat. Padahal mereka sendiri tidak pernah tahu kondisi dan tempat lahan yang tidak terurus itu.

(Laporan: Ari | Lombok Utara)