Angka Buta Aksara dan Kemiskinan di KLU Masih Tinggi

KLU, MataramNews – Kondisi Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dikenal dengan sebuatan Dayan Gunung ini, bila dilihat dari  tingkat pendidikan masyarakatnya, angka buta aksara dan kemiskinan  masih cukup tinggi.

Hal ini dikarenakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka percepatan pembangunan disemua sektor, yang bukan saja di sektor fisik, tapi juga di sektor mental spiritual dan yang berkaitan dengan SDM.

 

Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) KLU, Drs. H. Jayadi N, ketika membuka pelatihan dasar tim pelatih  masyarakat yang digelar Ruang Belajar Masyarakat (RBM) 5/12 di Cafe  Anom Kecamatan Tanjung KLU.

Menurutnya, upaya yang dilakukan berbagai lembaga harus berdampak positif dalam rangka percepatan pembangunan di KLU. Karena bila dilihat angka kemiskinan di KLU masih cukup tinggi bahkan tertinggi diantara kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga mencapai 43,17 persen.

“Ini memang sebuah dilema, karena disatu sisi KLU memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup melimpah, bahkan dijadikan sebagai pilot program nasional khususnya pengembangan komoditi kakau dan jagung. Namun disisi lain angka buta akasara dan kemiskinannya masih cukup tinggi”, kata Jayadi.

Demikian juga dengan potensi laut yang dimiliki, yang hanya dikelola baru 20 persen, karena ini tidak diikuti dengan pengembangan SDM. “Jadi sekarang bagaiaman kita mengoptimalkan peningkatan SDM, yang tidak hanya melalui pendidikan atau kegiatan yang bersifat formal, akan tetapi kita persiapkan sumber daya yang pada awalnya berwawasan lokal menjadi berwawasan luas. Dan disinilah peran RBM, sebab kita memandang RBM ini menjadi institusi yang sangat penting dalam rangka membantu pemerintah KLU untuk mempercepat pembangunan SDM nya”, jelasnya.

Selain itu lanjut Jayadi, untuk mengembangkan RBM kedepan, perlu juga ditingkatkan pemahaman kepada masyarakat dan mensosialisasikan budaya belajar, dan hal ini yang harus terus dimotipasi ditingkat masyarakat dengan menarapkan budaya belajar yang tersistem. “Dalam kegiatan RBM
perlu adanya tahapan-tahapan karena ada target yang ingin dicapai, sehingga RBM perlu dibentuk disetiap kecamatan dan desa sehingga dapat terstruktur dan tersistem dengan baik”, tegasnya.

Sementara Fasilitator PNPM KLU, Baiq Nurhayati dalam kesempatan tersebut mengatakan, kebijakan PNPM-MP dimulai sejak tahun 2003 yang dicanangkan selama tiga tahun. Namun setelah dilakukan evaluasi, program inipun dilanjutkan oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

Dalam program pemberdayaan, menurut Nurhayati, dibagai beberapa klaster yaitu kalaster I katagori rumah tangga sangat miskin yang pendanaannya langsung ditangani Departemen Sosial yang berikan secara perorangan. Sedangkan kalster II yaitu katagori rumah tangga miskin, artinya rumah tangga yang mampu diberdayakan  secara berkelompok.

Kaitannya dengan transparansi dan akuntabilatas, Nurhayati mengaku, disetiap desa telah dipasang papan informasi yang harus diapdate setiap melakukan kegiatan, sehingga dapat diketahui oleh publik.
“Fasilitator yang tidak mengapdate berita di papan informasi honornya akan kita potong”, tegasnya.

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu dalam sebuah kesempatan mengaku, kemiskinan yang terjadi di KLU jauh diatas rata-rata nasional, dan ini merupakan tantangan awal didaerah yang dikenal dengan sebutan Dayan gunung. “Dan bila kita melihat konsep awal dari PNPM yakni dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan prosentase penduduk miskin di KLU tertinggi diantara kabupaten yang ada di provinsi NTB”, katanya.

Untuk mengatasi kemiskinan ini, pemerintah telah berkomitmen menurunkan 2,5 persen pertahun. “Kita sekarang lebih baik memberikan masyarakat itu kailnya daripada ikannya. Artinya kita lakukan
pemberdayaan terhadap warga yang katagori miskin daripada terus menerus memberikan bantuan”, jelas bupati.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH, MH. Menurutnya untuk mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan ini, pemerintah KLU terus berusaha memfasilitasi  untuk meningkatkan aktifitas kerja, yang pada tahap awal digelontorkan program membantu 1000 orang pedagang bakulan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1 miliar.

Dikatakan, selain angka kemiskinan,  juga KLU memiliki angka anak kurang gizi dan gizi buruk tertinggi di NTB yaitu mencapai 2500 lebih anak yang kekurangan gizi. “Penyebab tingginya gizi buruk ini,  bukan karena kemiskinan, tapi factor pola asuh, dimana kebiasaan masyarakat yang tidak rasional perlu diubah. Artinya jika ada anak yang sakit perlu segera dibawa ke Puskesmas terdekat, jangan sampai dibawa kedukun”, katanya.

Selain itu, lanjut Wabup KLU, adalah faktor keluarga, dimana ketika anak membutuhkan ASI, kadang-kadang ibu mereka berangkat menjadi tenaga kerja ke luar negeri, sehingga anak-anak mereka dipelihara oleh kakek atau neneknya. “Untuk mengantisipasi hal ini pemerintah KLU yang dalam hal ini Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dukcapiltransker) KLU akan segera mengeluarkan aturan, bahwa bagi ibu yang sedang menyusui tidak akan diberikan ijin untuk menjadi TKW, sebelum anaknya berusia dua tahun”, tegasnya.

Menyoroti pendidikan di KLU, Wabup mengajak untuk kembali kepada khittoh pendidikan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan generasi yang berilmu dan beriman. “Kalau dulu, para siswa atau murid cukup segan dan menghormati gurunya, tapi sekarang malah sebaliknya, guru mereka dianggap hanya sebagai teman biasa”, jelasnya.

“Jadi kalau kita melihat pendidikan kita sekarang ini memang cukup parah, lebih-lebih bila dilihat dari pergaulan bebas  yang mereka lakukan. Bahkan ketika LIPI melakukan penelitian dan menyebarkan 1000
angket  kepada siswa SMP dan SMU, dengan pertanyaan, pernahkah mereka melakukan hubungan, 600 siswa diantaranya menjawab pernah melakukan hubungan seksual. Tentu saja pengakuan seperti ini sangat mengejutkan, dan inilah yang perlu kita rubah bersama”, pintanya.

Wabup mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama mengatasi semua persoalan yang dihadapi KLU, mulai dari persoalan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. “Ulama dan umara serta masyarakat perlu bersatu untuk mengatasi ini semua, karena tanpa kebersamaan kita, tentu akan sulit membangun KLU ini”, harapnya.

Bagikan :