Kadiskop UMKM Idolakan Koperasi Produksi Asbenindo NTB

LOBAR – Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi NTB, memberikan dukungan penuh terhadap koperasi sehat, mandiri dan berkualitas. Begitu juga terhadap munculnya Koperasi Produksi Asbenindo (Asosiasi Benih Indonesia) NTB.

Koperasi produksi Asbenindo NTB, mendapat sambutan dan perhatian khusus Kepala Dinas Koperasi (Kadiskop) UMKM Provinsi NTB, Drs H Supran MM. Bagaimana tidak, koperasi yang disukai Kadiskop ini, merupakan satu-satunya koperasi produksi perbenihan di NTB yang di idolakan baik orang dalam maupun luar daerah, khususnya dari Lombok.

Segala bentuk dukungan Kadiskop terhadap koperasi ini dipermudah dan dipercepat, baik badan hukum dan izin legalitas formal, bahkan program-program yang menjadi usulan kepada pemerintah pusat.

“Apa saja yang diperlukan koperasi ini saya dukung, namun kalau minta uang kita harus jalan dan lakukan bersama-sama, karena di Kementerian Deputi Produksi banyak program-program yang bisa menjadi usulan”, terang H Supran, dalam sambutannya ketika melantik pengurus koperasi produksi Asbenindo Provinsi NTB, Jumat (21/3), di aula kantor BPSB, Narmada, Lombok Barat.

Kadiskop berharap, secepatnya koperasi Asbenindo NTB bisa dikenal di tingkat Nasional. Untuk itu, ia meminta kepada anggota dan pengurus koperasi, selain sebagai koperasi baru, pemikiran juga harus baru. “Tidak ada yang punya pemikiran setengah hati mengelola koperasi ini”, tegasnya.

Karena, menurut Kadiskop, siapapun dan dimanapun dia, di Indonesia, apalagi negara ini negara agraris, pasti membutuhkan benih. Inilah peran anggota dan pengurus untuk berkiprah mengendepankan bagaimana benih-benih berkualitas dibawa oleh koperasi ini, baik ke dalam maupun ke luar daerah.

“Ketika mebawa benih orang lain ke luar daerah, bukan nama orang NTB yang dikenal, begitu juga sebaliknya. Inilah yang membuat hati saya miris, karena itu, mari kita bersama membangun koperasi ini bisa utuh, karena koperasi ini dari anggota untuk anggota,” harap H Supran.

Undang Undang Perkoperasian

Soal aturan, Kadiskop UMKM NTB menjelaskan, “dalam Undang Undang (UU) No 17 Tahun 2012 sebagai revisi terhadap UU No 25 Tahun 1992, harus di implementasikan oleh setiap koperasi”.

Menurut aturan UU, setiap koperasi itu harus memiliki badan hukum, legal formal bahkan sertifikat-sertifikat sepanjang berkaitan dengan koperasi. “Koperasi itu harus memiliki gedung sendiri, sehingga tamu-tamu dari pusat (kementerian dan pengusaha, red) bisa di arahkan ke kantor koperasi, untuk bisa mendapatkan pengakuan dan sertifikat nasional”.

Lanjut Dia, tupoksi dalam koperasi harus jelas, mulai dari ketua, bendahara, sekretaris dan pengawas koperasi. “Dalam perubahan UU itu, dulunya modal awal itu namanya simpanan wajib dan simpanan pokok, dirubah namanya menjadi setoran pokok dan sertifikat modal koperasi (SMK)”.

UU No 17 ini juga melahirkan 4 jenis koperasi yaitu, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. “Kalau sudah berbadan hukum  koperasi produsen, maka tidak boleh di tumpangi oleh koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam, kalau dulu USP sekarang tidak boleh USP membentuk lagi USP, kalau sudah simpan pinjam tidak bisa ditumpangi oleh Waserda”.

Menurut H Supran seperti yang dilansir dalam situs http://diskopntb.web.id/, “koperasi yang telah mengimplementasikan UU No 17, diperkirakan sekitar 10 persen lebih, namun di harapkan pada bulan oktober 2015, suka tidak suka semua koperasi harus sudah tuntas menerapkan UU No 17 tahun 2012”.

Oleh karena itu, H Supran meminta kepada pengurus koperasi untuk selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskop UMKM Provinsi NTB. “Untuk koordinasi, saya akan memberikan ruang dan waktu khusus kepada pengurus koperasi ini”, kata H Supran.

(Agus SP)