Unjuk Kekuatan SatPol PP Di Digedung Sriti Berbuntut Stagnasi Pembahasan APBD 2012

KLU, MataramNews – Aksi unjuk kekuatan yang dilakukan puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja ditengah sidang pembahasan APBD tahun 2012 antara eksekutif dengan legislatif diruang sidang utama Bale Sriti (kantor DPRD) yang dipicu ketersinggungan Kasat Pol PP, Abdul hamid dengan pertanyaan anggota DPRD mengenai akselerasi kinerja dan efektifitas penggunaan anggaran pol PP jumat dua pekan kemarin. Kini menyisakan masalah yang berbuntut terjadinya aksi Ngambul (marah-red) para wakil rakyat yang berimbas terhadap terjadinya stagnasi pembahasan APBD 2012 dilembaga DPRD KLU.

{xtypo_info} Foto: ketua Banmus DPRD KLU Jasman Hadi, SH {/xtypo_info}

Aksi Pol PP yang belakangan mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai telah menciderai demokrasi dan tata kelola pemerintahan itu, selain telah membuat sejumlah anggota panitia anggaran DPRD, mengalami trauma dan serta turut tersinggung, juga ternyata membuat badan musyawarah (Banmus) lembaga wakil rakyat Lombok utara itu langsung menghapus jadwal sidang-sidang pembahasan APBD 2012 sebagai bentuk kekecewaan, kendati sudah sangat jauh terlambat dibanding jadwal normal.

Kejadian memalukan itu kini semakin memperuncing ketidak harmonisan eksekutif dengan legislatif yang selama ini timbul tenggelam, dimana itu artinya rakyat gumi dayan gunung (lombok utara) sangat dekat menjadi korban, karena APBD 2012 sebagai ruh pembangunan akan sangat terlambat terealisasi bahkan bisa saja sebagai alasan pemerintah pusat mengurangi dana perimbangan kepada daerah lombok utara yang baru berumur tiga tahun sejak mekar dari lombok barat 2008 lalu.

Tindakan unjuk kekuatan oleh satpol PP yang nyaris membuat bentrok di DPRD itu, telah mencoreng lembaga wakil rakyat. Kami merasa terusik dengan sikap anti klimaks aparat pol PP ditengah banyaknya masalah usulan anggaran eksekutif pada APBD 2012,” kata ketua Banmus DPRD KLU Jasman Hadi, SH kepada wartawan sesaat sebelum berangkat kunjungan kerja terkait Raperda TKI kemarin.

Akibat tindakan arogan itu Jasman menegaskan, bahwa sebagian besar anggota panggar tidak menyetujui anggaran untuk Pol PP tahun 2012 dan sekaligus banmus sepakat menghapus jadwal pembahasan APBD 2012 hingga batas waktu yang tidak ditentukan, kendati konsekwensinya akan mempengaruhi stabilitas jalannya pemerintahan.

Pol PP akan menerima akibat arogansinya itu, kami tidak akan menyetujui berapapun anggaran untuk institusi ini, “bahkan kami juga tidak akan membahas APBD 2012, sampai mereka meminta maaf kepada lembaga DPRD yang terhormat, bagaimana mungkin Pol PP tidak mau diawasi oleh lembaga legislatif yang memang sudah menjadi tugas kami,” cetus politisi senior Partai Gerindra itu.

Jasman menambahkan, seharusnya proses pembahasan APBD KLU 2012 akan terus berjalan hingga akhir desember 2011, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemprov NTB guna mendapat evaluasi. Sebelumnya Kepala satuan pol PP KLU, Drs.Abdul Hamid yang ditemui pewarta Suara Komunitas usai keributan di DPRD mengatakan, pertanyaan panggar itu kekanak-kanakan dan sangat melecehkan institusi Pol PP sebagai lembaga resmi pemerintah daerah serta sangat tendensius bahkan membuka konfrontasi dengan pol PP.

Menurutnya selama ini pihaknya bekerja sesuai dengan aturan dan protap penampilan yang telah ditetapkan bukan nya sengaja menjual tampang. “Wakil Rakyat tidak seharusnya melontarkan bahasa yang tidak layak seperti itu, dan jika ada persoalan menyangkut kinerja personil, seharusnya DPRD bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih sopan,” cetus Hamid dengan mimik muka memerah.

Akibat keributan itu, Saat ini pihak badan musyawarah DPRD KLU telah mengalihkan jadwal sidang pembahasan APBD menjadi sidang pembahasan empat  buah raperda diantara, raperda Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan raperda pemekaran desa, dan hingga hari ini, para wakil rakyat masih berada diluar daerah dalam rangka kunjungan kerja mempelajari regulasi empat buah raperda yang diusulkan pemda tersebut.