Masyarakat Harus Ikut Mengawasi APBD KLU 2012

KLU, MataramNews,– Lambatnya pembahasan RAPBD KLU berdampak pada kualitas hasil pembahasan. Waktu yang begitu singkat, hanya kurang setengah bulan sehingga proses pembahasan dipercepat untuk mengejar batas akhir pembahasan pada 31 Desember, belum lagi beberapa kali terjadi penundaan pembahasan akibat ketersinggungan maupun insiden lainnya.

{xtypo_info} Foto: Peserta H. Raden Nuna Abriadi, SIP. Ketua DPC PDI-P Lombok Utara {/xtypo_info}

Akibatnya proses yang tidak berjalan normal membuat keraguan banyak pihak terhadap kualitas APBD. R Nuna Abriadi, SIP. Salah satu anggota DPRD KLU dari partai PDI-P  sesaat setelah Paripurna Pengesahan RAPBD 2012 menjadi APBD, Kamis (05-01-2012) menegaskan bahwa APBD jauh dari prinsip Anggaran Pro Rakyat (Pro Poor Badgeting).

Menurutnya dengan melihat struktur RAPBD, khususnya untuk komponen belanja masih didominasi oleh belanja barang,  jasa, dan belanja pegawai. Besarnya belanja ini sangat mencerminkan betapa besarnya untuk keperluan dan kebutuhan yang sifatnya administratif dan bagi kepentingan aparatur birokrasi, lebih-lebih lagi belanja pegawai dan aparatur juga terdapat dalam belanja barang dan modal.

Celakanya, belanja modal kita mendapat posisi yang jauh lebih kecil dari belanja aparatur atau pegawai birokrasi. Seharusnya, tegas Nuna, belanja modal mendapat porsi yang jauh lebih besar, dikarenakan belanja modal terkait langsung dengan kegiatan pembangunan yang dampaknya akan dapat memberikan stimulasi fiscal bagi pertumbuhan dan pembangunan daerah di Gumi Tioq Tata Tunaq.

Belum lagi kita analisa komponen-komponen APBD lainnya sejauh mana tingkat perkiraan efektifitas dan efisiensi perencanaan anggaran. Apakah kencendrungan fungsi anggaran lebih mengarah ke fungsi politik atau fungsi sosial, inikan belum sempat kita lakukan analisa mengingat waktu pembahasan yang begitu singkat. Akan tetapi sambung Nuna, muatan dan arah anggaran secara umum bisa kita analisa dari struktur dan komposisi APBD.

Dalam APBD KLU 2012 yang besarnya hampir mencapai 425 miliar, terdiri dari belanja langsung sebesar 213 miliar, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 212 miliar, hampir sama. Sehingga dengan komposisi yang hampir berimbang tersebut sulit untuk mengukur dan mengatakan APBD KLU 2012 akan mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar masyarakat Dayan Gunung yang notabene-nya 43, 14 % masih berada dibawah garis kemiskinan, ucap R Nuna Abriadi, SIP. yang juga Sekretaris Fraksi Golkar (Fraksi Gabungan,red).

Sementara itu Ketua Nusa Tenggara Parlement Wacth (NPW) Lombok Utara Bagiarti, SH. Mengungkapkan bahwa kondisi APBD 2012 tersebut lebih dikarenakan besarnya self interest (Kepentingan Pribadi maupun kepentingan Kelompok) antara eksekutif dan legislatif. Bisa saja masyarakat mencurigai sebagai skenario pihak-pihak tertentu terhadap singkatnya masa pembahasan APBD. Namun kembali lagi kepada aturan main dan fungsi hakiki anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika kita mengacu kepada filosofi anggaran, terang Bagiarti, sesungguhnya anggaran adalah uang rakyat, yang bersumber dari rakyat, dan komposisi terbesar menurut stratifikasi sosial adalah rakyat miskin. Anggaran kan bersumber dari pajak, restribusi, BUMN, BUMD, pinjaman/hutang, hibah dan pendapatan lain yang sah. Pajak dan restribusi bersumber langsung dari rakyat, laba BUMN/BUMD pengelolaannya bersumber dari uang rakyat, hutang yang dilakukan Negara juga menjadi beban rakyat untuk membayarnya, demikian juga hibah yang diberikan pihak luar kepada Negara semata-mata karena kepentingannya untuk membantu rakyat miskin. Ini berarti semua uang negara (anggaran) bersumber dari rakyat dan pemerintah adalah aparat yang digaji oleh rakyat untuk mengelola uang rakyat.

Sehingga berdasarkan  filosofi anggaran tersebut lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang didalamnya juga mengatur perencanaan dan penganggaran di Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk memaksimalkan kerja anggaran bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun yang terjadi sebaliknya, anggaran atau Draf APBD yang seharusnya sudah mulai diajukan dan dibahas paling lambat minggu I bulan Oktober sesuai amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 justru diajukan oleh eksekutif ke legislatif pada pertengahan Desember. Bagaimana kita yakin, ujar bagiarti yang juga seorang Pengacara, fungsi anggaran baik fungsi ekonomi dan sosialnya bagi masyarakat akan maksimal jika kita mengacu kepada proses pembahasan APBD yang begitu singkat.

Tinggal sekarang yang terpenting adalah pengawasan masyarakat, apakah dalam realisasi dan pelaksanaan anggaran, pro rakyat atau tidak. Jangan sampai fungsi sosial anggaran dikalahkan oleh fungsi politik! Politik praktis, ketus Bagiarti menegaskan. Jika hal itu terjadi maka masyarakat harus berani memngambil sikap bersama untuk menggelar “Kongres Rakyat Lombok Utara” guna menekan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat bawah. Namun harapan kami masyarakat kecil, Kedepan hal ini tidak boleh terjadi lagi, ini akan menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Lombok Utara, terlebih Lombok Utara merupakan daerah Kabupaten Baru, ucap Bagiok.