Musrenbangdes Partisipatif PNPM-MPd dan Pemda KLU terbitkan Petunjuk Bersama

KLU, MataramNews – Dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang lebih partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pada Tahun 2012 ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Perdesaan (PNPM-MPd) bersama Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara menerbitkan petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Desa (Musrenbangdes) dan Musrenbang Kecamatan.

{xtypo_info} Foto: Faskab PNPM-MPd Lombok Utara Bq. Nurhayati, SP. {/xtypo_info}

Hal ini diungkapkan Fasilitator Kabupaten (Fskab) PNPM-MPd Lombok Utara Bq. Nurhayati, SP. Saat ditemui MataramNews Di tempat Kerjanya (Kamis, 05-01-2012). Menurutnya, penerbitan petunjuk pelaksanaan Musrenbangdes dan musrenbang Kecamatan tersebut  merupakan bagian dari hasil evaluasi pembangunan selama ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan dan formulasi kebijakan yang lebih partisifatif berdasarkan pendekatan teknokratis dan politis.

Pada dasarnya, sambung Mbak Nung,  sejak tahun 2010 Badan Pemberdayaan dan Desa (BPMD) Lombok Utara bekerja sama dengan PNPM-MPd  telah memfasilitasi penyusunan Dokumen RPJM Desa berdasarkan Permendagri No. 66 tahun 2007 yang kemudian direvieu secara umum melalui SEMILOKA SKPD bersama Kepala Desa se-Lombok Utara pada bulan Agustus 2011. Semiloka tersebut melahirkan satu komitmen bersama yakni “Satu Desa Satu Perencanaan” melalui Dokumen Perencanaan Desa.

Visi satu Desa satu Perencanaan yang tertuang dalam Dokumen RPJM Desa adalah “Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran antara Partisipatif, Teknokratis dan Politis melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten”. Sedangkan misi-nya adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan mengeluarkan petunjuk bersam Pelaksanaan Musrenbangdes dan Kecamatan., 2. Pelibatan semua unsur dalam memfasilitasi musrenbang Desa dan Kecamatan yakni Pemerintah Kecamatan, UPTD, Puskesmas, Fasilitator Program, Badan Kerja sama antar Desa (BKAD), Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sekaligus sebagai Panitia Musrenbang Kecamatan., 3. Pemerintah Daerah melalui SKPD dan UPTD menyediakan dan memberikan informasi terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya yang sudah terdanai, RKPD tahun berjalan yang akan didanai, dan RKPD tahun yang akan datang yang sumber anggarannya berasal dari Kabupaten, Provinsi maupun dari Pusat guna menghindari adanya tumpang tindih perencanaan dan penganggaran., 4. Sedapat mungkin menghadirkan anggota Dewan DAPIL-nya pada pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan sebagai wadah RESES dan JARING ASMARA guna terwujudkan sinergitas perncanaan tiga komponen yaitu Partisipatif, teknokratis dan politis., 5. Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran harus memberikan kontribusi yang penuh untuk menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Lombok Utara, yakni prioritas harus ditentukan melalui dampak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM).

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka diikuti dengan beberapa langkah yakni, 1, Pelatihan penyegaran Setrawan Kabupaten yang melibatkan unsur dari BAPEDA, dan salah satu matery yang diberikan adalah “Integrasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Teknokratis dan Politis, 2, Diharapkan BAPEDA sebagai ketua forum SKPD melakukan koordinasi lintas SKPD sesuai dengan tujuan diatas, 3, Koordinasi dengan BAPEDA untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Musrenbang, 4, Penerbitan petunjuk pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan melalui BPM, PPKB dan PEMDES, 5, Sosialisasi Petunjuk Musrenbang dan fasilitasi penguatan Tim Fasilitator sekaligus panitia Musrenbang kecamatan dibawah pengarahan Camat yang melibatkan unsur: Pemerintah Kecamatan, UPTD, Puskesmas, Fasilitator Program, BKAD, LSM yang dikuatkan dengan SK Camat. Pembagian tugas dan menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

6, Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan Melakukan Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Musrenabang Desa dengan menprioritaskan keterlibatan tim Penyusun RPJM Desa yang dikoordinasikan oleh Sekdes melalui SK Kades, 7, Tim Panitia Musrenbang Desa melakukan persiapan yakni menyusun draf RKP Desa yang akan dibawa pada Musrenbang Desa yang berasal dari Dokumen RPJM Desa. Review pengkajian keadaan Dusun dan Kelompok baik campuran maupun perempuan, 8, Panitia Musrenbang Desa melakukan persiapan sesuai petunjuk pelaksanaan Musrenbang Desa, 9, Pelaksanaan Musrenbang Desa dengan agenda sesuai dengan petunjuk yang difasilitasi oleh Tim Kecamatan dengan kesiapan data-data pendukung untuk penyempurnaan atau melengkapi RKP Desa, 10, Output Musrenbang Desa yakni : 1). Penetapan RKP yang didanai dari Swadaya tahun berjalan. 2). Daftar Usulan (DU) – RKP Desa baik untuk Musrenbang Kecamatan maupun PNPM-MPd yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati. 3). Penerbitan RKP Desa Tahun 2013 melalui SK Kepala Desa dan 4). Penetapan wakil desa pada Musrenbang Kecamatan 5-6 orang tiga diantaranya adalah wakil Perempuan.

Pelaksanaan langkah-langkah tersebut, jelas Faskab. PNPM-MPd yang biasa disapa Mbak Nung, akan diatur dan dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang hampir persis serupa dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Musrenbang sebelumnya. Petunjuk pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan 2012 ini lebih menekankan pada semangat sinergitas dan integrasi program sekaligus pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan Musrenbang secara lebih disiplin, tertib dan teratur.

Terutama pada saat tahapan penggalian gagasan oleh pemerintah Desa dan Dusun bersama kelompok-kelompok masyarakat yang ada baik kelompok sektoral maupun kelompok sosial . Dengan demikian prinsip perencanaan dan penganggaran dari bawah ke atas akan bisa terlaksana sehingga apa yang menjadi hajatan masyarakat bawah akan dapat terakomodir guna terwujudnya kemandirian dan peningkatan kesejahteran masyarakat secara merata dan berkeadilan, ucap Mbak Nung.

Bagikan :