KLU, MataramNews – Tingginya Aseptor baru KB di Lombok Utara mendorong Kepala BPMD KLU untuk menambah tenaga penyuluh KB. Jumlah tenaga penyuluh 1 sampai 2 orang perkecamatan dirasa belum cukup untuk melayani jumlah aseptor baru di Lombok Utara yang merupakan aseptor terbanyak untuk provinsi NTB yaitu 125 %. Dalam rangka peningkatan pelayanan, Pemerintah Daerah telah mengusulkan ke BKKBN Pusat untuk mengangkat tenaga Sarjana Penggerak Masyarakat Desa (SPMD) menjadi CPNS dengan Tufoksi sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

{xtypo_info} Foto: Faskab PNPM-MPd Lombok Utara Bq. Nurhayati, SP. {/xtypo_info}

Kepala BPMD Drs. H. Jayadi N didampingi Kabid. Keluarga Berencana Drs. …. saat ditemui di Ruang Kerjanya Selasa (03-01-2012) mengungkapkan bahwa kebutuhan akan Tenaga PLKB sangat mendesak mengingat keterbatasan jumlah PLKB di masing-masing kecamatan. Bayangkan, ucapnya, jumlah penduduk KLU saat ini berdasarkan data BPS sebanyak 200.072 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,44 % per tahun di tahun 2010. Sementara tenaga PLKB sangatlah terbatas. untuk kecamatan Bayan saja yang jumlah penduduknya terbesar dan tersebar di sembilan Desa terdapat hanya satu tenaga penyuluh yang berkedudukan di tingkat kecamatan.

Jika dilihat daru jumlah Desa, keberadaan tenaga penyuluh sangatlah tidak ideal. Untuk kecamatan Bayan dengan 9 Desa hanya terdapat satu tenaga penyuluh atau 1 berbanding 9 (1: 9), di Kecamatan Kayangan terdapat 2 tenaga penyuluh untuk delapan Desa atau 2 : 8, Kecamatan Gangga dua orang penyuluh menangani lima Desa atau 2:5, di Kecamatan Tanjung dengan tingkat sebaran penduduk tertinggi untuk per kilo meternya terdapat dua penyuluh yang menangani tujuh Desa atau 2:7, sedangkan di Kecamatan Pemenang juga hanya terdapat dua PLKB untuk empat Desa atau 2:4.

Sedangkan untuk idealnya satu orang tenaga penyuluh KB harusnya hanya menangani satu Desa. Hal inilah yang mendorong kami, ujar H. Jayadi, untuk merekrut tenaga PLKB yang akan ditempatkan dimasing-masing Desa. Mengingat tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PLKB) haruslah memiliki kemampuan dan wawasan luas, baik menyangkut administrasi Desa maupun pemahaman terhadap kondisi sosial budaya dimasing-masing desa maka, keberadaan SPMD sangat potensial untuk dikonversi menjadi tenaga PLKB.

Selain itu ungkap Kepala BPMD, pengalaman kerja selama delapan bulan terakhir ini SPMD mampu memahami seluk beluk dan kondisi lingkungan sosial masyarakat pedesaan dimana mereka ditempatkan. Hal ini juga, terang Drs. Jayadi berdasarkan hasil Evaluasi akhir tahun terhadap kinerja SPMD. Banyak kepala Desa merasa terbantu dengan keberadaan SPMD, sampai-sampai ada kepala Desa meminta supaya SPMD di Desa-nya tidak dipindahkan ke Desa lain karena merasa sudah mampu menyatu dengan masyarakat setempat.

Terkait Tugas dan fungsi (Tufoksi) PLKB, Pejabat yang low profile ini menjelaskan, bahwa Tufoksi tenaga PLKB fokus kepada program Keluarga Berencana. Dan untuk saat ini, sambung pak Kaban (kepala BPMD, red) pemerintah dalam hal ini BKKBN pusat mencanagkan program intensifikasi Keluarga berencana (KB) sekaligus memberikan alat kontrasevsi gratis bagi masyarakat atau aseptor baru. Program intensifikasi ini bertujuan untuk membangun peserta yang berkesinambungan, meningkatnya aseptor baru, pembinaan kader-kader posyandu dan dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektoral.

Program tersebut adalah cerminan dari paradigma BKKBN yang baru dengan pendekatan yang lebih persuasif, mendidik dan berdasarkan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Berbeda dengan masa Orde Baru yang lebih memaksa dalam mencapai target. Misalnya, jika dalam satu bula target aseptor baru sebanyak 1000 maka, masyarakat akan di paksa untuk mengikuti program KB sampai target-nya tercapai. Sekarang berbeda pendekatanya, jelas Kabid KB Drs……..menambahkan, kalau dulu slogannya Dua Anak Cukup maka diganti dengan slogan kampanye yang lebih halus yaitu Dua Anak Lebih Baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat beban kerja program Keluarga Berencana begitu berat, saya, ujar Kepala BPMD, memberanikan diri untuk menyampaikan niat kami ke Sekda Lombok Utara. Alhamdulillah Sekda, tuturnya, sangat mendukung niat kami dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Bapak Sekda menyarankan terlebihdulu agar dikonsultasikan ke BKKBN Pusat dan disertai dengan surat pengantar usulan Bapak Sekda ke BKKBN Pusat. Tapi sayang, kita harus sabar menunggu sampai 2013 mengingat moratorium presiden tentang  Rekrutmen CPNS belaku sampai akhir tahun 2012. Sehingga dengan demikian sementara menunggu masa berlaku moratorium Presiden tentang rekrutmen CPNS berakhir, kontrak kerja SPMD akan diperpanjang untuk tahun berikutnya, ungkap Drs, H. Jayadi N.