Ini Alasan Parpol Peserta Pemilu di NTB Belum Pasang Baliho yang Difasilitasi KPU

Rapat koordinasi tentang tata cara pengawasan kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu 2019 yang digelar oleh Bawaslu NTB, di Mataram, Rabu (6/2/2019).

MN, MATARAM — Partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 di wilayah NTB hingga saat ini belum memasang baliho yang telah fasilitasi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya baliho yang desainnya datang dari para peserta pemilu tersebut jika dipasang akan memakan anggaran yang lumayan besar.

Bagaimana tidak baliho yang difasilitasi sebanyak 16 buah tersebut dianggap terlalu besar ukurannya dan tentu pemasangannya pula butuh biaya besar, karena itu diminta kemudahan untuk memasang yang lebih kecil dan berbiaya murah.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi tentang tata cara pengawasan kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu 2019 yang digelar oleh Bawaslu NTB pada Rabu (6/2/2019) pagi di Mataram.

Dalan rakor yang dihadiri oleh pihak Bawaslu, KPU, partai politik, DPD, Pol PP dan media tersebut, H.Maulana yang mewakili partai Garuda mengatakan bahwa banyak APK ditingkat provinsi yang tidak terpasang karena terkait anggaran.

“Terkait dengan pemasangan APK tingkat provinsi banyak yang tidak dipasang oleh partai politik karena terkait anggaran untuk pemasangan baliho dengan ukuran 5 m x 7 m,” ucapnya.

Karena itu ia meminta agar bagaimana bisa persoalan tersebut jangan sampai baliho yang tujuannya untuk memperkenalkan partai dan telah dibuat tersebut menjadi sia-sia.

Tidak sampai itu saja, pada kesempatan tersebut H.Maulana juga memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) agar dilakukan penertiban dan pengawasan secara ketat dan tidak pilih kasih.

“Petugas juga harus tegas dalam melaksanakan aturan yang dibuat terkait dengan penertiban APK,” harapnya.

Lain halnya apa yang disampaikan oleh Sekretaris Partai Berkarya NTB, Hendra Jaya, mempertanyakan terkait dengan pemasangan baliho selain yang telah ditetapkan atau difasilitasi oleh KPU termasuk yang dipasang ditempat berbayar.

Menanggapi masukan dan pertanyaan tersebut Ketua Bawaslu NTB, M.Khualid menyampaikan bahwa sampai saat ini KPU belum menetapkan pemasangan APK ditempat berbayar/retrebusi sedangkan di Bawaslu itu sudah diatur dan hal tersebut dilarang.

“Tidak semua orang bisa membayar APK ditempat berbayar, maka karena itu Bawaslu melarang pemasangan ditempat berbayar,” ucapnya.

Bagi Bawaslu, langkah ini diambil bukan masalah boleh atau tidak bolehnya tetapi bagaimana dalam bersaing itu ada keadilan.

Perlu diingat pula bahwa Bawaslu bersama tim dalam melakukan penertiban memiliki SOP karena jika menemukan APK yang melanggar tidak serta merta dilakukan penindakan, namun terlebih dahulu bersurat kepada pemilik APK agar segera menurunkan sendiri, namun jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dindahkan maka barulah tim bertindak.

Terkait dengan masukan-masukan dalam rakor tersebut selanjutnya akan segera dibahas dengan penyelenggara pemilu, mulai dari soal desain dan besar serta titik pemasangan APK agar bagaimana pemilu berlangsung riang dan gembira. –(mn-07)