Ingat, Tak Kantongi Izin STTP Kepolisian Kampanye Pasti Dibubarkan

Salah satu caleg Partai Nasdem, saat kampanye di wilayah Kecamatan Ampenan tidak mengantongi izin STTP dari Polres Mataram, dihentikan Bawaslu Kota Mataram.

MN, MATARAM — Mungkin ini akan menjadi pelajaran dan bahkan peringatan keras bagi para calon anggota legislatif (caleg), kalau tidak mengantongi izin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian jangan coba-coba untuk melakukan kampanye, sosialisasi atau tatap muka.

Pasalnya jika tidak mengantongi STTP yang dikeluarkan pihak Kepolisian (Polres), maka jangan menyesal jika kegiatannya akan dibubarkan atau dihentikan oleh pengawas pemilu.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, di wilayah Kecamatan Ampenan, seorang caleg DPRD Kota Mataram dari partai Nasdem dihentikan kegiatannya karena ketahuan melakukan kampanye tanpa mengantongi ijin dari kepolisian.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri membenarkan terkait adanya penghentian kampanye yang sedang dilakukan oleh caleg parai Nasdem di RT 05 Lingkungan Bintaro Jaya kecamatan Ampenan.

“Setelah dicek oleh rekan-rekan Panwaslu Kelurahan terbukti tanpa mengantongi STTP, sehingga caleg tersebut di peringati untuk menghentikan kampanyenya,” ucapnya ketika ditemui di Mataram, Kamis (7/2/2019).

Menurut Hasan, pihaknya jika dilapangan menemukan caleg yang berkampanye tanpa mengantomgi ijin (STTP) yang dikeluarkan oleh pihak Polres Mataram maka terlebih dahulu akan dilakukan komunikasi dan peringatan kepada caleg.

“Diplomasi serta memberi peringatan kepada caleg bersangkutan bahwa segala bentuk kampanye harus disertai STTP,” ungkapnya termasuk langkah ini juga sudah dilakukan oleh pihak Panwaslu Kelurahan.

Setelah diberikan pengertian akhirnya caleg tersebut mengerti dan langsung menghentikan kegiatan kampanye yang sempat dihadiri oleh sekitar 25 orang pada Rabu sore kemarin.

Karena itu Hasan menghimbau kepada para caleg yang ingin melakukan kampanye untuk melengkapi diri dengan surar ijin (STTP) karena kalau tidak maka jangan salahkan pengawas mengambil tindakan tegas. –(mn-07)