Menu
RSS

KKP Berhasil Gagalkan Penyelundupan 750 Pcs Koral di Pototano

KKP Berhasil Gagalkan Penyelundupan 750 Pcs Koral di Pototano

SUMBAWA - Aksi percobaan penyelundupan sekitar 750 pcs koral di Pelabuhan Pototano berhasil digagalkan petugas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram, Wilker Pototano bersama instansi terkait.

Penggagalan ini bermula pada Jumat (14/4/2017) kemarin, sekitar pukul 02.00 Wita, sopir truk Duta Ekspres berinisial MY, melapor ke petugas karantina ikan untuk diperiksa dan disertifikasi karantina dengan pengakuan berisi ikan ekor kuning, namun setelah diperiksa oleh petugas ternyata berisi koral sebanyak 10 boks dan diperkirakan seluruhnya berjumlah 750 pcs.

“Informasi dari sopir, koral tersebut dititipkan seseorang di daerah Pidang Sumbawa Besar dengan pengakuan berisi ikan ekor kuning dan sampai saat ini kami masih kesulitan untuk mengetahui pemiliknya," ujar Tedy Eko S.Pi, penanggungjawab Wilker Karantina Ikan Poto Tano, dalam rilisnya, Minggu.

Untuk menjaga agar koral-koral tersebut tetap hidup, Kepala Balai KIPM Kelas II Mataram telah berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Wilker NTB, untuk menentukan lokasi pelepasliaran yang sesuai habitatnya.

Terpisah, kepala BKIPM Kelas II Mataram, Muhlin, S.Pi,M.Si sangat menyayangkan masih sering terjadinya upaya penyelundupan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilarang atau diatur pemanfaatannya di wilayah Propinsi NTB, seperti koral-koral tersebut.

"Kita ketahui koral ini sebagai rumah ikan, tempat makan dan berkembang biak ikan dan pertumbuhan koral sangat lambat, mari kita jaga bersama untuk kelestariannya,” ajaknya.

Setelah dilakukan identifikasi, diketahui koral tersebut dari jenis acropora, ada yang berwarna hijau, coklat dan abu-abu, dimana harga dalam negeri mencapai 80-90rb rupiah/pcs, diperkirakan kerugian negara dari perdagangan illegal ini mencapai Rp 65jt, dan apabila dijual di luar negeri harganya bisa 5 kali lipat.

Muhlin mengakui pengawasan perdagangan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu kerjasama banyak pihak. “Kami di hilir (bandara dan pelabuhan), instansi atau unit lain yang ada di hulu terus meningkatkan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi, mari kita meningkatkan peran masing-masing dan berkolaborasi," imbuhnya.

Perdagangan ilegal tersebut melanggar UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan ekosistemnya serta UU No.16/1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan ancaman hukuman maksimum 3 tahun penjara dan denda Rp150 Juta.

Tindak lanjut dari penggagalan koral tersebut adalah dengan melakukan pelepasliaran di perairan sekitar Pulau Kenawa Desa Pototano Ko kecamatan Potota Kabupaten Sumbawa Barat sesuai rekomendasi BPSPL.

Kegiatan pelepasliaran tersebut dilakukan bersama dengan pihak kepolisian, BPSPL, Dinas KP, Pokwasmas dan instansi terkait lainnya.


(rosihan/foto ist/red)

^ KEMBALI KE ATAS

Top 10 News