Menu
RSS

Survei OJK : NTB Urutan Terendah Kedua Terkait Pemahaman Industri Keuangan

Survei OJK : NTB Urutan Terendah Kedua Terkait Pemahaman Industri Keuangan

LOMBOK - Pemahaman masyarakat NTB terkait dengan industri keuangan dianggap masih rendah dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia.

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Yusri, bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan di seluruh Indonesia, NTB berada di urutan kedua terbawah.

"Dari hasil survei yang kami lakukan terkait dengan literasi keuangan (pemahaman industri keuangan) di seluruh Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan NTB nomor dua terbawah setelah Papua," ucapnya saat memberikan edukasi keuangan di acara Khazanah Ramadhan di Islamic Center Mataram.

Acara edukasi keuangan yang dirangkaikan dengan buka bersama tersebut digelar oleh OJK NTB dihadiri Wakil Gubernur NTB H Muh Amin bersama dengan ratusan anak yatim piatu, pada Rabu (14/6/2017).

"Dimana dari hasil survei tingkat literasi industri keuangan masyarakat NTB yaitu sebesar 21 persen, sedangkan secarah nasional rata-rata 29 persen yaitu diposisi pertama DKI, Jateng dan Jatim," ungkapnya.

Undang-Undang telah mengamanatkan pada OJK, mencerdasakan masyarakat terhadap pemahaman industri keuangan.

Sementara itu lanjutnya, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari salah satu perguruan tinggi terkait dengan literisasi edukasi ingkulusi itu mencerminkan erat dengan angka kemiskinan.

"Semakin rendah inklusi dan pemahaman industri keuangan maka itu mencerminkan tingkat kemiskinan," kata Yusri.

Karena itu ia menegaskan bahwa OJK berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan industri keuangan. Namun jika dilihat dari tingkat layanan industri keuangan (inklusi) di NTB dinilai cukup tinggi dimana berada dicapaian 69 persen dari yang ditarget oleh pemerintah sebesar 75 persen.

"Inklusi tingkat layanan industri keuangan di NTB sudah tinggi sebanyak 69 persen sama dengan nasional sebesar 69 persen," terangnya.

Karena itu masih ada waktu sekitar 2,5 tahun lagi agar target 75 persen bisa tercapai dan NTB diharapkan bisa meningkatkan lagi inklusi keuangan.

Sementara itu pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin mengatakan bahwa dengan potensi yang dimiliki oleh NTB bisa meningkatkan industri keuangan di NTB khususnya industri keuangan syariah.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS

Top 10 News