Menu
Rabu, 20 Juni 2018 | 3:40:03 am

Jumlah Korban Luar Biasa, Tapi Penindakan Kejahatan TPPO Minim

Jumlah Korban Luar Biasa, Tapi Penindakan Kejahatan TPPO Minim

MATARAM - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengatakan bahwa sampai saat ini proses hukum terhadap para pelaku belum sebanding dengan jumlah kasus Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO).

Kejahatan TPPO itu sangat luar biasa dan jumlah korban luar biasa, namun proses penegakan belum begitu banyak. "Masih banyak korban yang terabaikan dan belum mendapatkan penegakan hukum," ungkap Semendawai, pada sejumlah wartawan, Senin 21 Agustus 2017.

Menurutnya, jika kasus diproses pelakunya dihukum dan bagi mereka yang akan melakukan TPPO tentu akan mengurungkan niat karena takut. "Jika hukum tidak jalan maka praktek akan semakin merajalela," ujarnya.

Disebutkannya bahwa berbicara data berapa jumlah korban TPPO belum ada data yang solid karena hingga saat ini Kementerian PPA sudah mencoba untuk mengupulkan data namun belum ada jumlah yang pasti.

"Terakhir ini ada sekitar tiga ribuan kasus TPPO yang ditangani oleh pihak polisi, ini masih jauh sekali dari jumlah korban yang diperediksi terjadi sekitar puluhan ribu," ungkapnya.

Untuk kasus TPPO yang terjadi di NTB baik korban maupun saksinya ada yang berada dibawah perlindungan LPSK dan diluar LPSK. Karena itu, pencegahan dan penanganan korban dan saksi TPPO perlu dilakukan secara konprehensif dan dilakukan oleh semua pihak.

Sementara itu pemerintah NTB melalui Asisten I Setda NTB, Agus Patria, mengatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk melindungi warga melalui Peraturan Daerah (Perda).

Agus juga mengakui bahwa kasus TPPO memang ada terjadi di NTB dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu diantaranya pemalsuan umur bahkan pemalsuan KTP dan pemerintah baru mengetahui warga NTB sebagai korban setelah ada kejadian.

"Pemda membuat regulasi agar perdagangan orang dengan modus TKI bisa ditekan," tegasnya.

Pemerintah daerah menyambut baik kegiatan training bagi pendamping saksi dan korban TPPO karena akan semakin banyak pihak yang peduli untuk penanganan TPPO sehingga bisa menekan angka TPPO.

Sedangkan Universitas Mataram (UNRAM) dalam hal ini terkait dengan pelatihan pendaping saksi dan korban TPPO bekerjasama dengan LPSK dalam bentuk MoU.

Menurut Rektor Unram, Prof Sunarpi, bahwa nantinya dalam penerapannya melibatkan para dosen dalam penelitian dan sosialisasi untuk pencegahan dan pemberantasan TPPO demikian juga terhadap pelibatan mahasiswa.

Lewat penelitian tersebut ungkapnya, akan diketahui solusia-solusi bagaimana pencegahan terhadap kasus TPPO.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS