Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 9:10:29 am

Kades Bayan Lombok Utara, Jadi Tersangka Pungli Prona

Kades Bayan Lombok Utara, Jadi Tersangka Pungli Prona

MATARAM - Kepala Desa Bayan Lombok Utara resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram pada Kamis (4/1/2017), terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam program pemerintah tentang Proyek Operasi Agraria Nasional (Prona) tahun 2016.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mataram, mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan tahap dua, penyerahan barang bukti Tersangka dari penyidik ke Penuntut Umum.

"Yang bersangkutan (Kades Bayan), kita langsung tahan,” kata Andritama, Kasi Pidsus Kejari Mataram sembari menegaskan bahwa tersangka resmi menjadi tahanan titipan Jaksa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram hingga 20 hari kedepan itu adalah Kepala Desa Bayan Raden Madikusuma.

Dijelaskan Kasi Pidsus, bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyalah gunakan kewenangan sebagai perangkat desa, yakni dengan memerintahkan stafnya untuk menarik biaya administrasi kepada masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat melalui program Prona tahun 2016.

"Ada penarikan dana di luar aturan, kisarannya mulai dari Rp100 ribu sampai Rp600 ribu. Itu dipungut dari 499 warga selama program Prona tahun 2016. Sehingga jumlah uang yang terkumpul mencapai Rp176 juta,” terangnya.

Namun dari Rp176 juta yang disebutnya sebagai kerugian masyarakat itu, Rp23 juta lebih telah dikembalikan tersangka dan saat ini sudah dititipkan kepada Jaksa Penyidik.

“Katanya sisa dari Rp176 juta itu sudah habis digunakan untuk keperluan desa, seperti pembayaran honor perangkat desa, pembelian ATK, materai sertifikat,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Kasi Pidsus, dalam kurun waktu 20 hari kedepan, dipastikan penuntut umum akan mempercepat proses perampungan berkas dakwaan untuk segera dilimpahkan ke meja persidangan. "Secepatnya kita rampungkan dan limpahkan, biar cepat sidangnya,” katanya.

Raden Madikusuma dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 8, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpisah Pengacara tersangka dugaan pungli tersebut mengatakan menghormati keputusan Jaksa sebagai penentu akhir proses hukum.

"Kami menghormati keputusan Jaksa sebagai penentu akhir proses hukum, dan ini kewenangan Jaksa sepenuhnya," ucap Pengacara Kades Bayan, di Mataram, Jumat (4/1/2017).

(mn-09/r3)

^ KEMBALI KE ATAS