Menu
RSS

Pansus DPRD: Revisi RTRW Kota Mataram Dicurgai Hasil Jipalkan

Pansus DPRD: Revisi RTRW Kota Mataram Dicurgai Hasil Jipalkan

MATARAM - Anggota Panitia Khusus (pansus) revisi rancangan tata ruang wilayah ( RTRW) DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji dan wakil Ketua Pansus I Gede Wiska, mempertanyakan ketidak sesuaian lampiran dokumen hasil kerja tim pemantau RTRW dengan paparan pansus yang diketuai HM.Noer Ibrahim itu.

Apalagi tim ini di SK-kan oleh wali kota Mataram H Ahyar Abduh pada bulan Maret 2016 dan menghasilkan rekomendasi pada tanggal 22 Juli 2016, namun rekomendasi itu mengacu pada dokumen yang diterbitkan pada desember 2015 lalu.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pansus revisi RTRW Kota Mataram dengan tim peninjau RTRW Kota Mataram, pada Rabu (4/1-2016) yang diwarnai kecurigaan pansus terhadap rekomendasi yang dihasilkan tim beranggotakan lintas SKPD tersebut merupakan hasil jiplakan dokumen sebelumnya.

Misban juga sempat meragukan hasil kerja tim pemantau itu, karena dekatnya jarak antara mereka di SK-kan oleh Wali Kota Mataram dengan rekomendasi yang diterbitkan.

“Apa ya, dalam waktu yang sesingkat itu kalian sudah menghasilkan rekomendasi,” katanya dengan nada Tanya.

Anggota pansus lainnya I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE menambahkan bahwa perubahan RTRW tidak bisa dibahas secara formalitas, sebab perda ini akan berlaku dalam jangka panjang sehingga harus dipikirkan dengan matang agar daerah ini menjadi lebih baik.

Menanggapi kritikan pansus Anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Mataram M Nazarudin Fikri berkilah ada kekeliruan redaksional, namun dia membantah jika rekomendasi itu hasil jiplakan atau “copy paste”.

Dalam kesempatan itu, Fikri hanya membacakan ulang hasil rekomendasi timnya yang sesungguhnya sudah ada ditangan pansus.

Menurutnya, ada tiga kesesuaian dan hasil pembobotan kriteria dan indikator yakni, tingkat keseuaian tinggi kurang 50 persen-100 persen, artinya pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rujukan rencana tata ruang.

Kemudian, tingkat kesesuaian sedang kurang 25 persen-50 persen, artinya pemanfaatan ruang masih belum sepenuhnya sesuai dengan rujukan rencana tata ruang.

“Dan terakhir tingkat kesesuaian rendah 0 persen-25 persen, artinya pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rujukan rencana tata ruang,” katanya menjelaskan.

Dikatakan, tingkat investasi di Mataram sangat tinggi sehingga eksekutif melihat perlu dilakukan penyesuaian RTRW, ini salah satunya bertujuan bagaimana mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih baik.

Fikri begitu pria ini disapa mencontohkan, dengan terbangunnya mal dapat menyerap tenaga kerja cukup signifikan.

“Yang paling sederhana, ketika malam tahun baru, tidak semua masyarakat numpuk di jalan karena yang punya uang bisa merayakan tahun baru di mal,” katanya.


(gus/*/foto: ist)

^ KEMBALI KE ATAS