Menu
RSS

Polemik BPJS dan RS Swasta, Wali Kota : Harus Ada MoU untuk Melanjutkan Kerjasama

Polemik BPJS dan RS Swasta, Wali Kota : Harus Ada MoU untuk Melanjutkan Kerjasama

MATARAM - Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengakui masalah pemutusan kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit swasta merupakan isu nasional yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pihaknya tidak dapat menyalahkan RS swasta karena masalah yang ada merupakan lebih kepada kemampuan pembiayaan.

Kendati terjadi polemik kerjasama BPJS dengan Rumah Sakit swasta, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menegaskan bahwa permasalahan tersebut harus segera dituntaskan, meskipun di Kota Mataram sendiri pasien peserta JKN masih dapat dilayani di RSUD Kota Mataram yang masih menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Harus ada MoU untuk melanjutkan kerjasama, supaya jangan sampai mengganggu pelayanan terhadap masyarakat," kata H. Ahyar Abduh, saat menerima Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram dr. Muhammad Ali bersama jajarannya, di Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (10/11/2017).

Terkait kesediaan ruang rawat inap kelas 3 di RS swasta, Wali Kota akan mempertimbangkan adanya regulasi khusus yang mewajibkan setiap rumah sakit menyiapkan 20 persen dari keseluruhan ruang rawat inap sesuai ketentuan, untuk melayani masyarakat kurang mampu.

Dengan demikian ada keseimbangan antara kegiatan yang bersifat profit dan pelayanan sosial di setiap rumah sakit yang ada di Kota Mataram, yang bila tidak dipatuhi akan dapat berimbas pada ijin operasional rumah sakit bersangkutan. Seperti halnya di RSUD Kota Mataram yang telah memiliki ruang rawat inap kelas 3 sesuai ketentuan.

“Kalau di RSUD Mataram ada ruang kelas 3 gratis. Untuk masyarakat miskin atau yang mampu tetap gratis, yang penting mau dirawat di kelas 3," ujarnya.


(hms-mtr/red)

^ KEMBALI KE ATAS

Top 10 News