Menu
Selasa, 21 November 2017 | 5:58:48 am

PPUU DPD RI Gandeng Tiga Perguruan Tinggi Daerah, Melakukan Penelitian

PPUU DPD RI Gandeng Tiga Perguruan Tinggi Daerah, Melakukan Penelitian

MATARAM - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang salah satu tugasnya yakni sebagai clearing house Law Center DPD, di Tahun 2017 ini telah menetapkan beberapa program Law Center DPD yang salah satunya yaitu pelaksanaan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di daerah.

Dimana pelaksanaan penelitian tersebut difokuskan pada beberapa tema kajian yang dianggap akan menjadi acuan DPD dalam mengusulkan sebuah rancangan undang-undang ataupun dalam memaksimalkan fungsi pengawasan DPD terhadap pelaksanaan undang-undang di daerah.

Menurut Ketua Tim PPUU Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi bahwa terkait dengan hal tersebut pihaknya telah melakukan kerjasama dengan tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Yogjakarta dan Universitas Mataram.

"Dapat kami sampaikan bahwa beberapa tema penelitian tersebut adalah, efektivitas peran pemerintah terhadap hak masyarakat lokal dan para transmigran dalam penempatan wilayah dan pemberian sertifikasi tanah yang dilaksanakan oleh Universitas Lampung, lalu revitalisasi pengelolaan sampah terpadu sebagal upaya pemanfaatan sampah bernllal ekonoml, yang diaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," jelasnya, saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussian dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPD RI, di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Kamis (15/6/2017).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa di Universitas Mataram tema penelitiannya terkait dengan Problematika Sisdiknas di Indonesia studi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pendldikan Untuk Pembangunan Bangsa.

Karena itu ungkap perwakilan NTB tersebut, guna memperdalam substansi dari masing-masing penelitian tersebut dengan dilakukan FGD yang sama seperti apa yang di lakukan saat ini di masing-masing universitas yang melakukan penelitian.

"Kami berharap melalui kegiatan diskusi kali ini dapat menunjang terciptanya satu bahan hasil penelitian yang secara komprehensif memotret kondisi yang ada di daerah serta terbentuknya sebuah solusi alternatif yang dapat menjadi bahan dukung substantif dan berguna bagi pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusional DPD kedepannya," ungkapnya.

Selanjutnya dari hasil FGD tersebut nantinya akan disampaikan kepada komite tiga yang khusus membahas masalah pendidikan .

Pada kesempatan tersebut sebanyak sembilan orang anggota Panitia Perancang Undang Undang ikut dalam FGD yang dihadiri oleh wakil Rektor Unram, Dekan Fakultas Hukum dan para Dosen.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Unram, Prof Lalu Husni SH, menyambut baik inisiatif DPD RI melalui Law Center untuk melakukan riset mengenai Problematika Sisdiknas di Indonesia studi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pendldikan Untuk Pembangunan Bangsa.

"Dari forum ini dapat memberikan solusi pada problem problem di daerah termasuk di NTB dan arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang tepat dalam rangka merumuskan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan yang dapat mendukung kemajuan pembangunan dan bangsa,serta masukan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi,pengawasan dan budgeting," harapnya.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS