Menu
Jumat, 24 November 2017 | 8:54:36 am

Ini Hasil Kajian DPRD Loteng Soal Raperda Persemakmuran Masjid

Ini Hasil Kajian DPRD Loteng Soal Raperda Persemakmuran Masjid

LOTENG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan laporan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) terhadap rancangan peraturan Daerah usul komisi IV DPRD Tentang Persemakmuran Masjid.

Ahmad Yani selaku juru bicara Baperda menyampaikan bahwa keberadaan masjid merupakan wadah yang sangat stretegis dalam membina dan menggerakan potensi umat islam untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas.

Isu globalisasi dan informasi, menurutnya merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena semakin domainya sektor informasi dalam kehidupan masyarakat, tentu akan memberikan banyak implikasi, termasuk peluang dan tantangan kepada umat islam dalam bersosialisasi di masyarakat luas.

Dikatakan, peran sentral masjid semakin dituntut agar mampu menampung dan mengikuti segala perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.Untuk itu peran masjid sebagai sentral kegiatan, keberadaan masjid perlu diimbangi dengan kualitas perencanaan fisik dan menejerial yang memadai. Bahwa permasalahan yang dihadapi umat islam saat ini adalah telah banyak bangunan masjid yang berdiri dimana- mana, baik diwilayah perkotaan maupun pedesaan bahkan setiap dusun telah berdiri beberapa masjid.


Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya orang yang sholat berjamaah lima waktu di masjid serta minimnya kegiatan keagamaan yang menggunakan masjid sebagai tempat penyelenggaraan dan kegiatan social seperti kegiatan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, santunan social dan sebagainya.

"Pengurus masjid memerlukan upaya pemikiran agar masjid kembali menjadi pusat ibadah dan kegiatan social yang dapat meningkatkan kwalitas dan kwantitas baik dari aspek spiritual maupun kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ditambahkannya bahwa Baperda diperlukan rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan berbagai strategi dan arahan dalam bentuk rencana aksi (RAD).

“Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pihak- pihak terkait akan memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai tujuan persemakmuran masjid tersebut,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Bapemperda mengusulkan berbagai opsi terkait kemakmuran masjid diantaranya menjadikan rencana aksi persemakmuran masjid menjadi Ranperda serta menginterritaskan rencana tersebut kedalam batang tubuh Ranperda persemakmuran masjid.

“Secara kongkrit Bapemperda mengusulkan juga bahwa menjadikan aksi persemakmuran masjid menjadi bagian dari Ranperda persemakmuran masjid yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Daerah,” katanya.

Dijelaskan juga bahwa pengajuan rancangan peraturan Daerah usul komisi IV tentang persemakmuran masjid, merupakan rancangan peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan Deerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017.

“Raperad usul komisi IV DPRD tersebut baik dari sisi filosopis, sosiologis maupun yuridis sebagaimana yang telah tertuang dalam naskah akademisnya, masih perlu disempurnakan dengan catatan sebagaimana yang telah kami jelaskan dari awal," tandasnya.

(mn-08/r3)

^ KEMBALI KE ATAS

Topik