Menu
Rabu, 13 Desember 2017 | 11:21:23 am

Pemda Lobar Ajukan Penurunan Target PAD, Politisi PDIP : Ini Sangat Tidak Realistis

Pemda Lobar Ajukan Penurunan Target PAD, Politisi PDIP : Ini Sangat Tidak Realistis

LOBAR - Pembahasan RAPBD Tahun 2018 masih terus berlangsung di DPRD Kabupaten Lombok Barat (LOBAR). Pembahasan masih dilakukan di tingkatan Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah.

Dalam rapat Badan Anggaran bersama pemerintah daerah, Senin (27/11/2017), Badan Anggaran DPRD menyoroti tentang menunurunnya target Pendapata Asli Daerah (PAD) pada beberapa pos pendapatan yang diajukan oleh eksekutif pada RAPBD 2018.

HL Muhammad mengatakan turunnya target PAD pada beberapa pos pendapatan yang diajukan oleh eksekutif sangat berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan di Lombok Barat.

Dalam Rapat yang dihadiri langsung oleh Sekda Lombok Barat, H.M Taufiq, Lalu Muhammad mempertanyakan penurunan target PAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Menurutnya penurunan target pendapatan pada beberapa pos ini sangat tidak realistis karena berlawanan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. "Di tengah banyaknya potensi PAD yang ada saat ini Pemerintah Daerah malah menurukan target PAD. ini sangat tidak realistis," ujar politisi PDIP ini.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, H. Sulhan Muchlis ST mengatakan penurunan target PAD pada sejumlah pos sangat berdampak pada pembiayaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Menurutnya dengan menurunnya target PAD pada beberapa sumber PAD ini tentunya ada program-program pembangunan yang pro kepada masyarakat tidak dapat dilakukan karena kurangnya anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. "Tentu ini akan berpengaruh pada pembiayaan program program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Politisi PKB ini.

Karenanya Sulhan meminta ada Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kembali target pada beberapa sumber PAD yang diajukan lebih rendah dari target tahun 2017 lalu. Ia meminta agar pemerintah daerah menggali secara maksimal potensi potensi PAD yang di miliki oleh Lombok Barat. "Kami kira ini tidaklah sulit dan Pemerintah Daerah kami yakin bisa melakukan itu," ujarnya.

Politisi asal kediri ini menambahkan bahwa DPRD mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD agar program program pembangunan yang pro rakyat dapat terlaksana dengan maksimal. Selain itu, agar program program untuk pengentasan kemiskinan dapat di anggarakan lebih besar lagi dalam APBD tahun 2018. "Kita juga tetap konsisten dengan mendorong program program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan anggaran yang memadai dan itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan maksimal kalau target PAD pada beberapa pos yang diajukan pemerintah daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya". Salah satunya adalah pajak hiburan yang turun 6 miliar dari tahun 2017 sebesar 8 miliar.

Walaupun secara keseluruhan Target PAD yang diajukan oleh eksekutif mengalami kenaikan namun pada beberapa pos PAD yang potensial mengalami penurunan yg cukup signifikan. Menurut Sulhan Kenaikan terget PAD ini juga karena ada beberapa pendapatan lain yang sebenarnya tidak cukup potensial.

"Karenanya kami ingin agar sumber sumber PAD yang potensial ini dinaikan lagi bukan di turunkan seperti sekarang. kalau dilihat dan dianalisa target PAD Lombok barat bisa lebih dari 256 Miliar seperti yang diajukan oleh Pemerintah Daerah pada APBD tahun 2018 ini, kalau kami analisa dengan potensi yang ada semestinya target PAD itu bisa lebih dari 280 miliar," ujar Sulhan. Karenanya ia bersama badan anggaran terus mendorong agar target PAD bisa diatas 256 Miliar sepertinyang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

(mn-09/r3)

^ KEMBALI KE ATAS