Menu
Rabu, 13 Desember 2017 | 11:25:51 am

Pemutakhiran Data, Dukcapil : Menghindari "Almarhum Jalan-jalan ke TPS"

Pemutakhiran Data, Dukcapil : Menghindari "Almarhum Jalan-jalan ke TPS"

MATARAM - Dukcapil Kota Mataram terus melakukan pemutakhiran data kependudukan di masing-masing kelurahan untuk menghindari persoalan dalam pemilihan umum (pemilu). Hasilnya, banyak data penduduk yang dicoret termasuk yang telah meninggal dunia.

"Ini untuk menghindari anekdot almarhum jalan jalan ke TPS," kata H. Hasmin, Kabid Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kota Mataram, saat menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja persiapan penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota tahun 2019 yang digelar oleh KPU Kota Mataram, Kamis (30/11/2017).


Administrasi kependudukan saat ini dijelaskan Hasmin, berbeda dengan 10 tahun lalu. Dimana saat ini harus ada dokumen dan data, karena data bisa digunakan untuk pembangunan demokrasi dan pelayanan publik serta yang lainnya. "Data kepemdudukan merupakan salah satu komponen dalan pemilu," uajrnya.

Hasmin memaparkan, DAK2 Kota Mataram sejak 2013 hingga kondisi saat ini ada perubahan. 2013 sebanyak 460.879 jiwa, lalu tahun 2014 sebanyak 411.745 jiwa serta tahun 2015 sebanyak 411.954 jiwa, sedangkan tahun 2016 sebanyak 413.609 jiwa. Berdasarkan hasil konsolidasi jumlah DAK2 yang dimiliki Kota Mataram pada Juni 2017 sebanyak 416.600 jiwa.

Nantinya sambung Hasmin, DAK2 atau jumlah penduduk inilah yang akan digunakan atau menjadi tolak ukur KPU dalam penataan daerah pemilihan, apakah ada perubahan atau tidaknya.

Sedangkan rinsian untuk DAK2 per kecamatan se Kota Mataram, yaitu untuk Kecamatan Ampenan sebanyak 85.958 jiwa, kecamatan Mataran sebanyak 75.967 jiwa, kecamatan Cakranegara sebanyak 69.289 jiwa, kecamatan Sekarbela sebanyak 52.304 jiwa, kecamatan Selaparang sebanyak 68.409 jiwa dan kecamatan Sandubaya sebanyak 64.673 jiwa.

Terkait dengan e-KTP, masih ada penduduk Kota Mataran yang sudah masuk dalam wajib KTP namun belum melakukan perekaman e-KTP.

"Dari jumlah wajib KTP di Kota Mataram sebanyak 304.989 orang namun hingga saat ini ada sekitar 2,5 persen jumlah penduduk atau sekitar 7 ribu wajib rekam e-KTP yang belum melakukan rekam e-KTP dan ini kami targetkan pada bulan Desember selesai," katanya.

Dari jumlah tersebut, ada 5 ribu penduduk yang sudah rekam tetapi belum mendapatkan pencetakan e-KTP dan solusinya di berikan suket. Ada 4 ribu penduduk yang sudah rekam e-KTP tapi datanya belum masuk ke pusat.

Karena itu ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama segera melakukan perekaman e-KTP karena ketidak akuratan data penduduk bisa menjadi persoalan dalam pemilu dan mungkin bisa mengurangi kualitas pemilu.

Sementara itu, Komisioner KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa DAK2 itu diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dimana nantinya berdasarkan jumlah data kependudukan tersebutlah akan mempengaruhi jumlah kursi DPRD untuk Kota Mataram yang jumlah penduduknya 400-500 ribu orang, maka alokasi kursinya yaitu sebanyak 40 kursi.

Sedangkan untuk penataan dapil sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi serta alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi namun tentu juga harus berdasarkan DAK2.

Rapat kerja yang dibuka secarah langsung oleh Ketua KPU Kota Mataram tersebut menghadirkan pembicara dari KPU NTB dan Kota Mataram serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan peserta dari Partai Politik, TNI, Polri, Toga, Toma, pihak pemerintah Kota Mataram dan Kecamatan.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS