Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 8:59:21 am

NTB Butuh 1,4 Juta Rumah Layak Huni, Sugihartha : Tahun Ini Akan Dibangun 20 Ribu Unit

NTB Butuh 1,4 Juta Rumah Layak Huni, Sugihartha : Tahun Ini Akan Dibangun 20 Ribu Unit

MATARAM - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Ir I Gusti Bagus Sugihartha MT menyebutkan berdasarkan analisa jumlah penduduk NTB yang mencapai 5 juta Kepala Keluarga (KK). NTB membutuhkan 1,4 juta unit rumah layak huni.

Percepatan pertumbuhan penduduk NTB belum seimbang dengan ketersediaan rumah layak huni (back lock). Bahkan ada yang sama sekali belum memiliki rumah. Sementara di NTB jumlah rumah yang ada sekitar 1.150.000 unit. Gejala ini disebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga tidak mampu mengimbanginya. Disisi lain masih banyak juga rumah yang masuk katagori tidak layak huni.

"Rumah tidak layak huni (RTLH) NTB tahun 2017 lalu sekitar 248 ribu unit. Kami sudah membangun dan merenofasi sekitar 9 ribu unit yang sumber donasinya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota," terang Sugihartha, di Mataram, Jumat (5/1/2018).

Sugihartha menjelaskan jumlah RTLH yang belum dibangun dan direnofasi yang tersisa di tahun 2018 ini sejumlah 239 ribu unit. Direncanakan pembangunan RTLH minimal sejumlah 20 ribu unit yang akan dibiayai diantaranya dari Pemerintah Pusat yang telah menganggarkan untuk pembangunan 3.250 unit, Pemerintah Provinsi NTB 2.500 unit, dan pemerintah kabupaten/kota se NTB.

"Kami sangat berharap juga ada dianggarkan dari dana desa. Mudah-mudahan bisa teralokasi sekitar 20 ribu unit rumah di tahun 2018. Kalau setiap tahunnya kita dapat membangun rumah sejumlah 20 ribu unit, maka dalam kurun waktu 10-11 tahun kedepan persoalan RTLH sudah dapat terselesaikan," jelasnya.

Anggaran untuk pembangunan RTLH mulai dari dasar akan menelan biaya sekitar Rp30 juta. Sedangkan untuk rumah yang jenis pembangunanya renofasi atau peningkatan kualitas hanya dianggarkan Rp15 juta.

Menurutnya, sekiranya jumlah pembangunan RTLH dari dasar 40 persen dan sisanya adalah renofasi 60 persen, maka akan ketemu perkiraan pembiayaan per satu tahun dari target rencana tersebut.

Terkait kendala di lapangan, kata Sugihartha, semua jenis kegiatan pasti ada tantangannya namun itu relatif. Tolok ukurnya adalah kemampuan pemerintah dalam percepatan pengurangan RTLH, yang berujung pada besaran anggaran yang teralokasi.

"Namun hal ini kita tidak bisa hanyan membebankannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisifasi masyarakat sendiri sangat dibutuhkan dalam memperhatikan kondisi rumahnya sendiri," ujar Kadis Sugihartha .

Dinas Perumahan dan Permukiman NTB juga berupaya mendorong keterlibatan pihak ketiga untuk turut ambil bagian dalam mendukung percepatan pengentasan RTLH. Pihak ketiga itu, menurutnya adalah para dermawan yang menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat (Baznas) yang telah terlibat membantu sekitar 100 unit rumah dan para pengusaha melalui Forum Perumahan Rakyat yang didominasi oleh REI.

Selain itu juga diharapkan keterlibatan dari lembaga lembaga lainnya. Sementara CSR Nemont belum ada keterlibatannya. "Kami akan upayakan agar mengambil peranan juga ditahun ini," tandasnya.

(mn-09/r3)

^ KEMBALI KE ATAS