Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 9:09:38 am

Bawaslu NTB : Sanksi Diskualifikasi Bagi Paslon dan Parpol yang Terbukti Melakukan Politik Uang

Ketua Bawaslu NTB, M.Khuwailid (tengah), dalam sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota tahun 2018, yang berlangsung di Mataram, Sabtu (6/1/2018). Ketua Bawaslu NTB, M.Khuwailid (tengah), dalam sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota tahun 2018, yang berlangsung di Mataram, Sabtu (6/1/2018).

MATARAM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus menerus mengingatkan kepada para pasangan calon maupun partai politik agar jangan sampai bermain politik uang dalam proses pilkada serentak 2018. Pasalnya jika terbukti melakukan politik uang dalam proses pilkada, maka dapat diskualifikasikan dari ajang pesta demokrasi.

Ketua Bawaslu NTB, M.Khuwailid menjelaskan sebagaimana diatur dalam UU No 8/2015 dan Peraturan Bawaslu No 10/2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Bakal Calon, pasangan calon bisa didiskualifikasi atau digugurkan sebagai pasangan calon kepala daerah jika mereka terbukti bermain uang.

"Sanksi terberatnya berupa diskualifikasi, ini diberlakukan jika sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan," tegas Khuwailid dalam acara sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota tahun 2018 yang berlangsung di Mataram, Sabtu (6/1/2018).

Demikian juga bagi partai politik (parpol), menurut Khuwailid, jika parpol yang melanggar aturan dan dapat dibuktikan di pengadilan, maka parpol tersebut diberikan sanksi berupa larangan mengajukan calon di pemilu berikutnya.

"Memang banyak isu kasus politik uang dalam proses pencalonan. Namun yang sangat sulit adalah pada aspek pembuktian dari dugaan tersebut," ujarnya seraya meminta semua pihak harus terlibat dalam pengawasan partisipatif untuk mencegah kasus politik uang.

‎ Terkait dengan politik uang tersebut Bawaslu RI sendiri sudah melakukan MoU dengan KPK dan PPATK. Lebih jauh lagi, KPK juga sudah melakukan kerjasama dengan Polri untuk membentuk Satgas Politik Uang.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth mengatakan, pihak yang tidak terdaftar di dalam tim kampanye pun jika mereka melakukan pelanggaran dan terbukti di pengadilan juga bisa berakibat pada gugurnya pasangan calon.

"Ini merupakan aturan yang baru. Terdaftar atau tidak terdaftar di tim kampanye pasangan tertentu, jika terbukti politik uang dan itu berhubungan dengan calon bersangkutan, bisa didiskualifikasi jadi calon," terangnya.

Sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran calon gubernur, bupati dan walikota tahun 2018 tersebut diikuti oleh partai politik, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan wartawan.

Sedangkan terkait dengan pengawasan pendaftaran pasangan calon, Bawaslu memimiliki tugas untuk mengawasi diantaranya agar penyelenggara pemilu yaitu KPU menjalankan tugasnya dengan memberikan perlakukan dan pelayanan yang adil dan sama kepada para pasangan bakal calon tanpa membeda bedakannya.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS