Menu
Jumat, 17 Agustus 2018 | 1:57:03 am

Ini Tahapan Kampanye Pilbup Lobar 2018

Divisi Sosiaisi KPUD Lobar, Suryadi Hidayat Divisi Sosiaisi KPUD Lobar, Suryadi Hidayat

LOBAR - Kabupaten Lombok Barat termasuk yang akan melaksanakan pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di NTB. Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Barat (KPUD Lobar) gencar melakukan sosialisasi.

Divisi Sosiaisi KPUD Lobar, Suryadi Hidayat mengatakan pihaknya gencar melakukan sosialisasi terkait tahapan pelaksanaan Pilkada Lobar 2018. Termasuk tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Lobar.

"Sosialisasi tahapan kampanye Pilbup Lobar 2018, sesaui dengan Pasal 5 Ayat 3 KPU No 4 Tentang Kampanye Pilbup yang difasilitasi KPU adalah, debat Publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik," terang Suryadi, di Kantor KPUD Lobar, Senin kemarin.

Berikut tahapan kampanye Pilbup Lobar 2018.

Pertama, Pelaksanaan Kampanye

Pasal 6 Aayat 2
Tim Kampanye dan penghubung didaftarkan di KPU Kabupaten pada saat pendaftaran calon.
1. Tim Kampanye dan Penghubung : MODEL BC 1 – KWK (4 RANGKAP; KPU, Panwaslu, Kepolisian, arsip). Di Daftarkan pada saat pendaftaran dan diumumkan pada laman KPU.
2. TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG dapat melakukan penggantian paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan kampanye menggunakan : MODEL BC6-KWK (4 rangkap;KPU,Panwaslu,kepolisian,arsip).

Pasal 9
1. TIM KAMPANYE dapat menunjuk PETUGAS KAMPANYE
2. TIM KAMPANYE mendaftarkan PETUGAS KAMPANYE kepada KPU paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan kampanye.
3. Pendaftaran PETUGAS KAMPANYE menggunakan Model BC2-KWK (4 rangkap disampaikan ke KPU, PANWASLU, KEPOLISIAN, ARSIP)

Pasal 11
4. PARPOL/GAB.PARPOL/TIM KAMPANYE mendaftarkan RELAWAN atau PIHAK LAIN ke KPU
5. RELAWAN ATAU PIHAK LAIN menyerahkan surat yg menerangkan RELAWAN/PIHAK LAIN merupakan pendukung dan akan melaksanakan kampanye.
6. Pendaftaran menggunakan MODEL BC3-KWK/ MODEL BC5-KWK.

Kedua, Materi Kampanye

Pasal 16
KPU Mengumumkan Visi, Misi, dan Program Paslon di laman KPU.

Ketiga, Metode Kampanye
1. DEBAT PUBLIK dilaksaanakan KPU dengan disiarkan oleh penyiaran public dan penyiaran swasta.
2. DEBAT PUBLIK dilaksanakan paling banyak 3 kali pada masa kampanye di pandu oleh moderator dari kalangan professional dan akademisi.

Keempat, Penyebaran Bahan Kampanye yang di fasilitasi KPU;

Pasal 23
1. SELEBARAN (Flyer) ukuran 8,25 x 21 cm
2. BROSUR (Leaflet) paling besar 21 x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm
3. PAMFLET paling besar 21 x 29,7 cm
4. POSTER paling besar 40 cm x 60 cm.

Pasal 23 Ayat 3
Paslon dapat mencetak bahan kampanye tambahan dengan ketentuan :
1. Ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran yang di fasilitasi KPU
2. Dapat di cetak paling banyak 100% dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan.
3. KPU menetapkan jumlah penambahan bahan kampanye dengan keputusan KPU.
4. Paslon /tim kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU untuk ukuran dan jumlah bahan kampanye yang cetak oleh paslon.
5. Bukti cetak yang di pesan oleh paslon di sampaikan kepada KPU.

Pasal 24
1. Desain dan Materi bahan kampanye di buat dan di biayai oleh paslon sesuai dengan ukuran yang di tentukan.
2. Desain memuat nama, nomor, visi,misi, program, foto paslon, tanda gambar parpol atau gab.parpol/foto pengurus parpol/gab.parpol.
3. Desain dan materi bahan kampanye yang di cetak oleh calon dilarang mencantumkan foto dan nama presiden dan wakil presiden atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus parpol.
4. Penyampaian desain dan materi bahan kampanye oleh paslon/tim kampanye paling lambat 5 hari setelah penetapan nomor urut paslon.
5. KPU mencetak sesuai bahan yang di buat oelh paslon.
6. Pencetakan bahan kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.

Pasal 25
1. KPU mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan untuk setiap paslon
2. KPU berkoordinasi dgn pemda soal jumlah kepala keluarga dalam mendapatkan data.
3. KPU menyerahkan bahan kampanye kepada penghubung paslon untuk di sebarkan oleh petugas kampanye.

Pasal 26
1. Paslon/tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye sendiri selain yang di fasilitasi KPU dan dibiayai oleh parpol/gabungan parpol /tim kampanye an:
- Pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker paling besar 10 x 5 cm.
- Khusus stiker dilarang (tempat ibadah, rumah sakit, gedung/fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, jalan2 protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public, taman dan pepohonan.
- Setiap bahan kampanye diatas apabila di konversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000.(dua puluh lima ribu).

Kelima, Pemasangan Alat Peraga Kamapnye;

Pasal 28
KPU menfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye antara lain :
1. BALIHO/BILLBOARD/VIDEOTRON paling besar ukuran 4 x 7 M= 5 BUAH/ Paslon Setiap Kabupaten.
2. UMBUL – UMBUL paling besar 5 X 1.15 = 20/PASLON untuk setiap kecamatan
3. SPANDUK paling besar 1,5 x 7 M = 2 BUAH/PASLON untuk setiap desa.
- PASLON dapat menambah alat peraga yang di maksud sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh KPU paling banyak 150% dari jumlah maksimal.
- Dalam menetapkan jumlah maksimal alat peraga, KPU berkoordinasi dengan paslon/tim kampanye.
- KPU menetapkan jumlah penambahan alat peraga
- Ukuran dan alat peraga yang di cetak oleh paslon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU.
- Bukti pemesanan alat peraga kampanye oleh paslon di sampaikan kepada KPU.
- Desain dan materi alat peraga kampanye di biayai oleh parpol/gab.parpol/paslon, memuat nama, visi, misii, program, foto paslon, tanda gambar parpol/gab.parpol/ pengurus parpol/gab.parpol.
- Dilarang mencantumkan foto dan nama presiden dan wakil presiden.
- Penyampaian desain dan materi bahan kampanye oleh paslon/tim kampanye paling lambat 5 hari setelah penetapan nomor urut paslon.
- KPU menyerahkan alat peraga kampanye kepada tim kampanye disaksikan panwaslu kabupaten.

Pasal 30
1. KPU KABUPATEN berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
2. KPU menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan Keputusan KPU.
3. Pemasangan alat peraga dilarang di ; tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit/pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan/gedung sekolah.
4. KPU kabupaten bekerjasama dengan pemda dan kepolisian setempat untuk mengamankan alat peraga kampanye.

Pasal 31
1. KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah, panwaslu kab. Membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Keenam, Iklan Kampanye di Media Massa;

Pasal 32, 33, 34
1. KPU menfasilitasi penayangan iklan kampanye di media massa dengan bentuk
Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat, media cetak dan eletronik televisi, radio/ media jaringan online .
2. Materi iklan kampanye di biayai oleh paslon,parpol/gab.parpol/tim kampanye.
3. Parpol/gab.parpol/tim kampanye menyampaikan materi iklan kampanye kepada KPU paling lambat 14 hari sebelum di mulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa.
4. Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
5. Jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap paslon paling banyak kumulatif 10 spot, durasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.
6. Batas jumlah penayangan iklan kampanye untuk semua jenis iklan kampanye.
7. Jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap paslon paling banyak 10 spot berdurasi paling lama 60 detik, untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

Ketujuh, Kampanye dalam bentuk/kegiatan lain;
1. Kampanye di medsos dilaksanakan oleh paslon/parpol/gab atau tim kampanye dan dapat membuat akun resmi di media sosial selama masa kampanye.
2. Partai politik/gabungan parpol dan tim kampanye wajib mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU.
3. Pendaftaran media sosial menggunakan formulir model BC4-KWK untuk disampaikan pada KPU, Bawaslu, Kepolisian, arsip (4 rangkap)
4. Tim kampanye Wajib menutup akun medsos paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir.

Kedelepan, Jadwal waktu dan lokasi kampanye
1. KAMPANYE dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon.
2. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan dan tanggal pemungutan suara.
3. Selama masa tenang paslon dilarang melaksanakan kempanye dalam bentuk apapun.
4. KPU menyusun jadwal kampanye rapat umum dan ditetapkan dalam keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan parpol/gab.parpol, paslon dan tim kampanye.

Pasal 70
1. Parpol/gab.parpol/paslon/tim kampnye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah di tentukan dan dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan alokasi yang telah di tentukan KPU.
2. Parpol/gab.parpol/paslon/tim kampnye dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak dan media masss elektronik.
3. Dilaranga memasang alat peraga kampanye menggunakan program pemerintah

(mn-09/r3)

^ KEMBALI KE ATAS