Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 8:58:41 am

DPRD Loteng : Tahun 2018 ini, 19 Ranperda Dibahas Tiga Tahap

DPRD Loteng : Tahun 2018 ini, 19 Ranperda Dibahas Tiga Tahap

LOTENG - DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai masa persidangan tahun 2018. Membahas 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 5 Ranperda usulan dari DPRD, 11 Ranperda usulan Pemkab dan 3 Ranperda Komulatif terbuka.

"Pada tahun sidang 2017 yang lalu, dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Lombok Tengah yang dituangkan dalam keputusan DPRD Nomor 21 tahun 2016. Telah direncanakan pembahasan 21  Ranperda yang terdiri dari 9 Ranperda usulan DPRD, 12 usulan pemerintah daerah dan 3 komulatif terbuka," terang Ketua DPRD Loteng H Ahmad Puaddi FT, saat memimpin sidang paripurna, Kamis (11/1/2018) kemarin.

Menurutnya, untuk capaian kinerja DPRD hanya mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kedepan pihaknya berharap agar Pemda dan DPRD lebih sungguh-sungguh dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan bersama.

Pada tahun 2018 ini terdapat 19 Ranperda yang terdiri dari 5 Ranperda usulan DPRD, 11 usulan Pemda dan 3 Ranperda Komulatif Terbuka. Dimana Lima Ranperda usulan DPRD yaitu tentang pembentukan desa dan perubahan status desa, tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tentang perlindungan sumber air baku dan mata air, tentang penguatan kapasitas tenaga kerja dan tentang pendidikan karakter.

Sementara 11 Ranperda usulan Pemda yakni tentang pinjaman daerah, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang pajak daerah, tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Lombok Tengah tahun 2016-2021, tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi wilayah perkotaan sengkol.

Selain itu ada juga tentang rencana induk pengembangan pariwisata, tentang atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan, tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  Lombok Tengah, tentang pengelolaan kekayaan daerah, tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa, tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta rancangan peraturan daerah tentang kawasan penyangga KEK.

"Ranperda usul DPRD dan usul pemerintah daerah, pada tahun 2018 kita juga akan membahas 3 Ranperda Komulatif terbuka yaitu tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019," terangnya.

Dimana  rencana kerja DPRD itu, lanjutnya, telah menyusun beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan pada tahun sidang 2018 yang terbagi dalam 3 masa persidangan dimana masa persidangan pertama dimulai bulan Januari sampai dengan April. Masa persidangan kedua yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus dan masa persidangan ketiga dimulai bulai September sampai dengan Desember 2018.

“Pada masa persidangan ketiga ini, selain melanjutkan pembahasan beberapa Ranperda yang tertuang dalam Propemperda 2018, DPRD bersama Pemda akan memfokuskan pada kegiatan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018 serta pembahasan APBD tahun anggaran 2019. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada tahun 2017,” katanya.

(mn-08/r3)

^ KEMBALI KE ATAS