Menu
Senin, 22 Oktober 2018 | 1:00:48 pm

BPS : Kualitas Demokrasi di NTB Terjadi Peningkatan

Gambar ilustrasi Gambar ilustrasi

MATARAM - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 mengalami penurunan dari IDI tahun 2015 sekitar 2 point. Dimana IDI tahun 2016 mencapai 70,09 point sedangkan IDI tahun 2015 mencapai 72,82 point. Begitu juga dengan nilai IDI di 15 provinsi mengalami penurunan sedangkan provinsi NTB terjadi peningkatan kualitas sebesar 0,33 point.

Penurunan IDI provinsi terbesar terjadi di provinsi DKI Jakarta sebesar 14,47 point dan provinsi Sumatera Barat sebesar 13,05 point.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Sairi Hasbullah, point penting dari IDI 2015-2016 yaitu dengan IDI 2016 yang turun menjadi 70,09 artinya semakin menjauh dari target RPJMN 2019 yang sebesar 75,00 point.

"Ketiga aspek berkontribusi dalam penurunan IDI, namun lembaga demokrasi mengalami penurunan sebesar 4,82 poin," ucapnya dalam Workshop Fasilitator FGD dalam rangka penyusunan IDI, di Mataram, Kamis (10/5/018).

Penurunan IDI 2016 tersebut, lanjutnya, terdapat beberapa provinsi yang indeksnya naik atau turun dengan ekstrims. "Harus bisa dipastikan apakah sesuai realitas atau karena adanya persoalan pengumpulan data pada IDI 2015-2016," ungkapnya.

Sementara itu IDI sebagai pembangunan politik, IDI tercantum dalam RPJMN, namun tidak terkoreksi dengan RPJMD seluruh provinsi, sehingga pembangunan politik seakan hanya tanggungjawab pusat.

Selain itu juga implikasinya pembangunan politik bersifat top down dan daerah kurang memberi respon, target IDI 75.00 point pada tahun 2019 mungkin tercapai dengan sinergi yang baik antara pusat dan daerah.

Lalu pembangunan bidang politik tidak mendapat prioritas, terutama jika dibandingkan bidang kesejahteraan masyarakat atau infrastruktur. Bahkan tambahnya, konsep IDI dianggap terlalu liberal, sehingga belum sepenuhnya diterima oleh stakeholder di provinsi.

Sementara itu peran dari Kabid Sosial dalam pembangunan politik yaitu menjadi leading actor dalan pengumpulan data indeks demokrasi yang akurat dan independen, aktif melakukan diseminasi dan sosialisasi IDI di masing masing provinsi.

Kabid Sosial juga berperan aktif dalam Pokja IDI baik dalam proses pengumpulan data maupun utilisasi data IDI bersama pemda dan instansi terkait, lalu melanjukan berbagai kajian tentang hubungan IDI dengan berbagai indikator lain yang dihasilkan BPS terutama yang terkait dengan kesejahteraan.

Workshop Fasilitator FGD dalam rangka penyusunan IDI yang digelar di Mataram NTB akan berlangsung selama dua hari diikuti oleh Kepala Bidang Statistik BPS seluruh indonesia dengan menghadirkan pembicara dari BPS Pusat, Dewan Pakar IDI Prof Maswadi Rauf (peneliti LIPI) dan Kemenko Polhukam diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Koordinator Demokrasi dan Ormas Widiyanto Poesoko.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

Kolom


www.MATARAMNEWS.co.id adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari
 Salam Redaksi

Selalu Terhubung :