Menu
Rabu, 19 September 2018 | 7:27:51 pm

Pemda Loteng Jawab Tanggapan Fraksi Tentang LPJ Penggunaan APBD 2017

Pemda Loteng Jawab Tanggapan Fraksi Tentang LPJ Penggunaan APBD 2017

LOTENG - Rapat paripurna DPRD Loteng dengan agenda jawaban pemerintah daerah atas pandangan dari Fraksi-fraksi DPRD Loteng atas Ranperda penggunaan APBD 2017.Jumat (6/7/2018).

Wakil Bupati (Wabup) Loteng Lalu Pathul Bahri, membacakan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Loteng terkait Ranperda penggunaan APBD tahun 2017.

Pertama Wabup, berterima kasih atas apresiasi semua fraksi terhadap prestasi pemerintah daerah yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk yang ke-6 (enam) kalinya.

Opini WTP ini mengindikasikan,bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan umum fraksi yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, sebagian fraksi masih memandang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan kita bahas bersama ini sebagai laporan keterangan pertanggungjawan (LKPJ) atau laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD) bahkan ada yang secara jelas dan tegasnya menyebutnya LKPJ.

“Sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tetang pengelolaan keuangan daerah, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan dokummen pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah diperiksa oleh BPK RI," jelas Wabup.

Lebih lanjut, berkaitan dengan kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan program, yang mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan, gambaran capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan indikator yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah dilaporkan secara detail dalam dokumen LKPJ, LAKIP dan LPPD yang telah sama-sama kita bahas beberapa waktu yang lalu.

“Ini sekaligus menjawab pemandangan umum fraksi gerindra yang mengkritisi ranperda ini tidak menyajikan akurasi data dan substansi indikator keberhasilan berupa indikator outcome dan impact dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.Jelas Wabup

Selanjutnya rapat paripurna dilanjutkan dengan dibentuk Panitia Khusus pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017.

(mn-08)

^ KEMBALI KE ATAS

Jurnal TGB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next

Kolom | Rilis Pers | Opini


MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs media pemberitaan online. Melayani informasi dan berita khususnya mengangkat isu lokal daerah Nusa Tenggara Barat dengan memberdayaan kecepatan serta kedalaman informasi yang dikelola oleh jurnalis-jurnalis lokal yang handal.  Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sehari, dan secara kreatif dan apik mengkolaborasikan teks, foto, video dan suara. Tim Kreatif Redaksi selalu berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam setiap liputan Redaksi

Selalu Terhubung :