Menu
Selasa, 20 November 2018 | 2:24:16 pm

Perkuat Koordinasi dengan Pemda, Kemenlu RI Gelar Bintek di Lombok

Pejabat Kemenlu RI bersama 58 orang peserta Bintek, diantaranya para perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama dan perwakilan BNP2TKI di NTB dan NTT, saat pembukaan Bintek di Lombok Barat NTB, Senin (30/7/2018). Pejabat Kemenlu RI bersama 58 orang peserta Bintek, diantaranya para perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama dan perwakilan BNP2TKI di NTB dan NTT, saat pembukaan Bintek di Lombok Barat NTB, Senin (30/7/2018).

LOMBOK - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) Penanganan Permasalahan Warga Negera Indonesia (WNI) di Luar Negeri untuk Pemangku Kepentingan di Daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda).

 

Kegiatan yang dilaksanakan berkat dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja, berlagsung selama 5 hari, dari 30 Juli hingga 3 Agustus 2018 di Lombok Barat, NTB.

Menurut Pejabat Pungsional Diplomat ahli Madya Kemenlu, Fachry Sulaiman, menyebutkan pertemuan bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri, dengan pemangku kepentingan di daerah.

"Pertemuan juga dapat dijadikan ajang untuk membangun jaringan kerja antar daerah, guna berbagi pengalaman dalam penanganan permasalahan WNI di luar negeri," kata Fachry yang baru saja diangkat menjadi Konsul RI di Songkhla Thailand Selatan, Senin (30/7/2018).

Bintek ini sendiri diikuti oleh para perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama dan perwakilan BNP2TKI di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berjumlah 58 orang.

Dimana kedua provinsi tersebut selama ini banyak bermitra dengan Kementerian Luar Negeri dalam menangani permasalahan WNI di luar negeri, khususnya permasalahan PMI di Malaysia dan Kawasan Timur Tengah.

Dalam 4 hari kedepan, lanjut Fachry, para peserta akan diberi pembekalan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri, mulai dari penanganan pengaduan dari keluarga WNI/PMI, masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan di daerah, serta tata persuratan dan dokumen legal yang dibutuhkan untuk meneruskan pengaduan permasalahan WNI/PMI di luar negeri.

"Perlindungan WNI telah menjadi salah satu prioritas Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita. Untuk perlindungan WNI di luar negeri, prioritas tersebut terefleksi dalam 4 pilar politik luar negeri Indonesia, yakni memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, melalui perbaikan pelayanan publik di luar negeri, negara juga hadir dengan memberikan bantuan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri, baik permasalahan pidana, perdata, ketenagakerjaan maupun keimigrasian.

NTB sendiri dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan karena telah menjadi provinsi model penanganan perlindungan WNI di luar negeri. Sebagai salah satu provinsi pengirim PMI terbanyak ke luar negeri, NTB telah berhasil menjalankan sejumlah inisiatif pencegahan permasalahan PMI dan penyelesaiannya. Inisiatif-inisiatif tersebut mendapatkan pengakuan tingkat nasional. Diantaranya adalah penganugerahan The Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) bagi Pemprov NTB pada tahun 2016 dan bagi Desa Jengik pada tahun 2017. Keduanya untuk kategori Pemerintah Daerah oleh Menteri Luar Negeri.

Kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Dewi Savitri Wahab dengan Key Note Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu.

Untuk penanganan kasus WNI sejak Bulan Januari hingga Juni 2018, Kementerian Luar Negeri menangani 7.847 kasus WNI di luar negeri, dari jumlah tersebut, sebanyak 6.245 kasus (79,58%) berhasil diselesaikan. Dari angka tersebut, sebanyak 2.920 diantaranya merupakan kasus Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada perseorangan sebagai penata laksana rumah tangga.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

BERITA TERBARU


FOKUS

KOLOM





WWW.MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari

Selalu Terhubung :