Menu
RSS
Kamis, 19 Oktober 2017 | 9:07:22 am

Aliansi Masyarakat KEK Mandalika Sebut Penerima Uang Kerohiman Salah Sasaran

Aliansi Masyarakat KEK Mandalika Sebut Penerima Uang Kerohiman Salah Sasaran

LOMBOK - Ratusan massa yang berasal dari beberapa desa di kecamatan Pujut Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur NTB.

Kedatangan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika itu, untuk menuntut agar pihak Pemerintah Daerah NTB melakukan verifikasi ulang terhadap warga yang akan mendapatkan uang kerohiman atas kepemilikan lahan.

Pasalnya, warga menganggap hasil verifikasi yang dilakukan tim tersebut terjadi kesalahan pendataan sehingga uang kerohiman diberikan kepada pihak yang salah alias pihak yang tidak miliki lahan atau tanah.

"Kami menuntut agar pemerintah segera melakukan verifikasi ulang karena uang kerohiman salah sasaran," ucap koordinator aksi Lalu Athari ketika mereka menyampaikan orasinya didepan kantor Gubernur NTB, di Jalan Langko Kota Mataram, Senin (5/6/2017).

Menurutnya bahwa 14 orang telah diberikan uang korohiman oleh pemerintah itu salah sasaran karena tidak memiliki tanah yang sah. "Masyarakat yang datang inilah pemilik lahan yang sah dan bukan mereka, karena itu kami minta agar pak Gubernur segera melakukan verifikasi faktual," tegasnya dengan suara lantang.

Dalam aksinya masyarakat yang datang dengan menggunakan belasan kendaraan roda empat tersebut juga membawa beberapa pamplet yang bertuliskan isi tuntutan mereka mulai dari agar pemerintah melakukan verifikasi ulang hingga pernyataan uang kerohiman yang salah sasaran.

Pada kesempatan tersebut juga sebanyak enam orang perwakilan masyarakat diterimanya oleh Asisten I Setda NTB, Agus Patria SH.

Dihadapan Asisten I, perwakilan masyarakat juga menyampaikan secara langsung apa yang menjadi unek-unek serta tuntutan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah atau dari tim verifikasi yang diketuai oleh Kapolda NTB.

Dihadapan perwakilan masyarakat, Asisten I Agus Patria SH menyampaikan bahwa Ia hanya menerima dan mencatat apa yang menjadi tuntutan warga karena tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan.

"Saya hanya menerima kedatangan bapak-bapak dan tidak punya wewenang untuk memutuskan karena yang berhak mengambil keputusan adalah tim verifikasi yang diketuai oleh bapak Kapolda berdasarkan SK pak Gubernur," jelasnya pada perwakilan masyarakat.

Dimana nantinya tuntutan masyarakat tersebut akan disampaikan kepada tim verifikasi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yaitu mengenai adanya adanya yang mengklaim kepemilikan lahan padahal tim sudah melakukan verifikasi dilapangkan.

Karena itu mantan kepala inspektorat tersebut mengusulkan kepada masyarakat jika memiliki bukti atas kepemilikan lahan agar membawa bukti tersebut dan disampaikan kepada tim verifikasi.

Namun jika memiliki bukti bahwa tim verifikasi tidak bekerja sesuai dengan prosedural dan dianggap melanggar hukum silahkan juga dilaporkan asal ada bukti agar bisa diproses secara hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika menjawab apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat diantaranya menganggap dan menduga adanya permainan saat dilakukan verifikasi, bagaimana tidak masyarakat heran karena ada yang tidak punya tanah tiba tiba ada punya tanah ketika uang kerohiman diberikan oleh pemerintah bahkan ada juga yang punya tanah sedikit namun tiba tiba luasnya besar serta ada yang punya tanah dan bahkan telah ditempati turun temurun sejak nenek moyang dan memiliki bukti bayar PBB namun tidak mendapatkan uang kerohiman.

(mn07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS