Menu
Senin, 10 Desember 2018 | 10:41:21 pm

Bawaslu, KPU, dan KPID NTB, Teken Kerja Sama Pengawasan Kampanye Pemilu 2019

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori, Ketua Bawaslu NTB M.Khuwalid, dan Ketua KPID NTB Yusron Saudi Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori, Ketua Bawaslu NTB M.Khuwalid, dan Ketua KPID NTB Yusron Saudi

MATARAM, MN -- Tiga lembaga teken Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama di bidang pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pemilu 2019 ditingkat provinsi NTB.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan antara Bawaslu NTB, KPU NTB dan KPID NTB, dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta pemilu perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers.

Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu, kampanye tahun 2019 melalui lembaga penyiaran dilakukan dengan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu tahun 2019.

Ketua Bawaslu NTB, M.Khuwalid mengatakan, pengawasan dan pemantau pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama, antara Bawaslu RI, KPU RI, KPI dan Dewan Pers dan telah dilakukan penandatangan MoU ditingkat pusat untuk membentuk gugus tugas.

“Kita di daerah juga menindaklanjutinya membuat MoU gugus tugas antara tiga lembaga yakni Bawaslu NTB, KPU NTB dan KPID NTB,” ucapnya pada Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang disertai dengan penandatangan MoU Kerjasama Gugus Tugas, di Mataram, Senin (19/11/2018).

Dikatakan bahwa pengawasan dan penegakan hukum kampanye melalui media akan semakin optimal dengan adanya gugus tugas pengawasan serta pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye 2019. Dimana ketiga lembaga ini sinergitasnya tidak bisa ditawar sebab memiliki otoritas masing-masing.

"Untuk melakukan pengawasan efektif, ketiga lembaga ini terus bersinergi mengacu pada gugus tugas yang ada. Kita juga tidak bisa di intervensi,” tegasnya.

Sementara itu Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman pada pilkada 2018 kemarin lembaga penyiaran dapat bekerja sama dengan baik. "Kita berharap lembaga penyiaran bisa kerja sama dengan baik seperti pada pilkada 2018 kemarin," ujarnya.

Menurut dia, bahwa pada pemilu 2019 ini iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU untuk media ada ruang selama 21 hari yaitu mulai 24 Maret sampai 13 April 2019.

Maka terkait dengan gugus tugas tersebut KPID akan bertindak tegas dan akan memberikan sanksi kepada media dan lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Sedangkan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menyampaikan bahwa seluruh ruang, peluang dan uang pada masa kampanye sangat terbuka. Karenanya diperlukan kebersamaan yang tinggi dalam mengawasi ruang, peluang dan uang sehingga tidak ditemukan pelanggaran.

“Kita tidak menginginkan adanya media yang dicabut ijinnya, yang kita inginkan kampanye ini menjadi energi dan suplemen untuk kita gembira dan senang,” terangnya. --(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

BERITA TERBARU


FOKUS

KOLOM





WWW.MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari

Selalu Terhubung :