Menu
Selasa, 21 November 2017 | 5:57:25 am

Kolonel Lalu Rudy Siap Mundur dari TNI

Kolonel Lalu Rudy Siap Mundur dari TNI

LOMBOK - Sebagai bentuk keseriusannya untuk maju dan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur NTB 2018 mendatang, Kolonel Lalu Rudy Irham Sri Gede, siap mundur dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penegasan untuk siap mundur dari prajurit TNI tersebut diungkapkan Lalu Rudy saat mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur di Kantor DPW PPP NTB, Rabu (19/4/2017).

Menurut mantan Danrem 162/WB tersebut bahwa ia siap untuk mengikuti semua prosedur dan mekanisme dalam pencalonan termasuk juga nanti akan mundur dari prajurit TNI jika sudah ditetapkan sebagai calon oleh parpol.

"Saya siap untuk mundur dari TNI jika sudah mendapatkan dukungan dari partai, sesuai dengan UU Pilkada dan Peraturan KPU bahwa ASN, anggota DPR, TNI, Polri," ucapnya. Karena itu lanjutnya, semua prosedur yang telah ditetapkan maka akan dilaksanakan dan akan dikuti.

Keseriusan untuk mundur dari TNI tersebut, kata dia, sebagai bentuk jawaban apa yang sedang berkembang ditengah masyarakat yang menanyakan tentang masih aktifnya sebagai anggota TNI.

"Naju di Pilkada sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat bukan hanya menjadi TNI," pungkasnya.

Selain mendatangi DPW PPP NTB, Lalu Rudy bersama dengan timnya juga mendatangi DPD Partai Hanura untuk mengembalikan formulir pendaftaran.

Sementara itu sekretaris Deks Pilkada DPW PPP NTB, M. Akri, mengatakan bahwa pengembalian formulir yang dilakukan oleh Lalu Rudy merupakan yang pertama dari enam orang yang telah mengambil formulir.

"Ini yang pertama mengembalikan formulir dari enam orang yang mengambil formulir dan baru satu yang mengembalikan," ungkap M. Akri.

Desk Pilkada PPP akan menunggu pengembalian formulir dari para bakal calon yang sebelumnya telah mengambil formulir hingga nanti tanggal 12 Mei 2017. "Kita akan tunggu hingga nanti 12 Mei mendatang," terangnya.

Akri juga mengingatkan agar semua bakal calon yang ingin mendapatkan dukungan dari PPP maka diharapkan untuk mengikuti mekanisme yang telah ditentukan, karena jika tidak maka tim desk pilkada tidak akan mengeluarkan rekomendasi.

(jo/red)

^ KEMBALI KE ATAS