Menu
Jumat, 24 November 2017 | 8:57:58 am

Hasan Masat Sebut Bawaslu NTB Berlebihan dan Tidak Adil

Hasan Masad, wakil ketua bidang kerjasama antar lembaga DPD Golkar NTB yang juga juru bicara tim H Muh Suhaili FT Hasan Masad, wakil ketua bidang kerjasama antar lembaga DPD Golkar NTB yang juga juru bicara tim H Muh Suhaili FT

MATARAM - Bawaslu NTB telah memutuskan H Muh Suhaili FT bersalah dengan tuduhan memanfaatkan acara Pemkab Lombok Tengah "Rahman Rahim Day" untuk deklarasi dan kampanye. Keputusan itu dengan tegas dibantah dan dianggap tidak adil oleh pihak Suhaili.

Hasan Masad, wakil ketua bidang kerjasama antar lembaga DPD Golkar NTB yang juga juru bicara tim H Muh Suhaili FT menegaskan dalam rilis yang diterima mataramnews.co.id, bahwa kegiatan tersebut murni acara pemda.

"Tidak ada niat sedikit pun memanfaatkan acara itu untuk kampanye apalagi deklarasi. Semua orang juga tahu H Muh Suhaili FT adalah Bupati dan juga ketua DPD Golkar NTB. Dan sudah sangat terbuka menyatakan akan maju dalam kontestasi Pilgub NTB 2018," jelas Hasan Masad.

Tidak lantas kemudian, lanjutnya, akan menggunakan atau memanfaatkan segala cara untuk kepentingan tersebut. "Terhadap acara rahman rahim day tersebut, kalau pun ada undangan para ketua ketua partai, jamaah dan masyarakat umum, janganlah dipandang lantas bagian dari deklarasi," ujarnya.


Hasan Masad juga menyebutkan kesepakatan koalisi, partai-partai mana yang akan menngusung dan mendukung, belum tuntas dibicarakan. Kalau pun ada kata-kata dan sambutan yang menyebutkan berpasangan dengan ini itu, semata-mata karena harapan dan pertanyaan masyarakat.

Karenanya menurut dia, keputusan Bawaslu NTB itu berlebihan. Terlalu dini dan naif kalau Bawaslu dengan penelitian dan proses yang sumir telah mengambil keputusan bahkan menyatakan bersalah.

"Ini bagi kami tidak adil, apalagi bakal calon-bakal calon yang lain dalam kegiatan politiknya dan tersebar di media tentang keterlibatan ASN terutama para lurah yang urunan tidak ditanggapi dan di proses. Ini tentu tidak adil dan kesan Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen bisa kita pertanyakan. Bukan tidak mungkin Bawaslu akan mengalami delegitimasi sosial politik dalam pelaksanaan Pilgub NTB 2018," pungkasnya.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS

Topik