Menu
Senin, 15 Oktober 2018 | 1:58:10 pm

Sengketa Pilkades Tanak Gadang Berlanjut, Panitia Desa dan PPS Beda Pendapat Soal Suara Batal

Sengketa Pilkades Tanak Gadang Berlanjut, Panitia Desa dan PPS Beda Pendapat Soal Suara Batal

LOTIM - Ada fakta menarik terkait perdebatan dan beda pendapat soal suara sah dan tidak sah antara Panitia Desa dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Pringgabaya Lombok Timur pada 13 Desember 2017 lalu. Hal tersebut berdasarkan keterangan sejumlah pihak terutama Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) desa terkait.

“Kalau sesuai hasil bimtek di Kecamatan surat suara yang dibatalkan itu harusnya suara sah, tetapi panitia desa ngotot mengatakan itu suara batal,” kata Mulyadi, Ketua KPPS di TPS 3 Dusun Tegaron.

Dikatakan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 3 TPS Desa Tanak Gadang sebenarnya sudah mewanti-wanti kalau hal itu akan menuai protes dan keberatan calon yang dirugikan. "Apalagi tidak ada sosialisasi sama sekali kepada peserta Pilkades soal kesepakatan panitia desa dengan PPS yang berbeda dari hasil Bimtek di Kecamatan itu,”sesalnya.

Hal senada diungkapkan Suparman, KPPS di TPS 1 Dusun Temanjor yang mengaku tidak bisa memahami alasan panitia desa membuat aturan sendiri diluar Bimbingan Teknis yang sudah mereka peroleh di tingkat Kecamatan.”PPS kan hanya menjalankan perintah dan arahan panitia Desa. Kalau nanti dimintai keterangan oleh siapapun kami siap menyampaikan apa adanya. Kami menjalankan perintah Panitia Desa,”ujarnya.

Sementara itu, Mursidin selaku Juru bicara pemenangan Calon Kepala Desa Tanak Gadang Nomor Urut 2 menilai panitia Pilkades telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.”Mereka melampaui kewenangannya karena berani membuat aturan sendiri tanpa pernah disosialisasikan kepada peserta Pilkades dan tim sukses,” tegasnya.

Diungkapkan, ketika terjadi keributan saat penghitungan suara di TPS, pihaknya sudah menerima jaminan langsung dari H Zainuddin selaku Ketua Panitia Pilkades yang disaksikan Camat dan Tim Pengawas Kecamatan bahwa akan dilakukan penghitungan suara ulang di Kantor Desa karena surat suara yang dibatalkan tersebut harusnya suara sah.”Jumlahnya sangat besar dan mempengaruhi hasil perolehan akhir. Jadi, kami ingin memastikan bahwa panitia telah bekerja sesuai aturan atau tidak,” tuturnya.

Menurut Mursidin, terkait suara sah dan tidak sah Pilkades sangat jelas diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah.

”Jadi sangat jelas, ada 346 suara sah yang dibatalkan secara sepihak oleh panitia dan kami protes keras untuk secepatnya dituntaskan. Kalau bersih dan jujur kenapa risih. Mari buktikan anda bekerja sesuai aturan atau bekerja seenak perutnya,”geram Mursidin seraya berharap Bupati Lombok Timur dapat mengabulkan permohonan kubu mereka untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang oleh Panitia Kabupaten untuk membuktikan telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Panitia Pilkades Desa Tanak Gadang karena secara sepihak membuat aturan tanpa disosialisasikan kepada calon kepala desa dan tim suksesnya.

(mn-09/r3)

^ KEMBALI KE ATAS

Topik Hangat bulan ini !

Kolom


MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs media pemberitaan online. Melayani informasi dan berita khususnya mengangkat isu lokal daerah Nusa Tenggara Barat dengan memberdayaan kecepatan serta kedalaman informasi yang dikelola oleh jurnalis-jurnalis lokal yang handal.  Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sehari, dan secara kreatif dan apik mengkolaborasikan teks, foto, video dan suara. Tim Kreatif Redaksi selalu berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam setiap liputan Salam Redaksi

Selalu Terhubung :