Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 9:02:11 am

Pilkades Tanak Gadang Lotim, Tim Sengketa Putuskan Hitung Suara Ulang

Pilkades Tanak Gadang Lotim, Tim Sengketa Putuskan Hitung Suara Ulang

LOTIM – Tim Independen penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk Bupati Lombok Timur ternyata bekerja cepat dan tanggap. Salah satunya adalah memutuskan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang yang akan dilaksanakan pada Kamis (28/12/2017) mendatang.

"Kami telah menerima undangan tim sengketa Kabupetan untuk penghitungan suara ulang tersebut," kata Mursidin, Juru bicara Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Tanak Gadang Nomor Urut 2 seraya menunjukkan undangan yang diterima dari Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Lombok Timur 2017.

Menurut Mursidin, keputusan Tim Independen Penyelesaian Sengketa Pilkades Lombok Timur tersebut sesuai dengan nota keberatan kubu mereka yang menuntut penghitungan suara ulang karena menuding Panitia Pilkades Tanak Gadang telah melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Timur tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

"Kami hanya ingin memastikan bahwa Panitia Pilkades bekerja serampangan dan ceroboh, berani membuat aturan sendiri dan merugikan masyarakat pemilih karena secara sepihak membatalkan ratusan suara pemilih. Itu terbukti secara sah dan meyakinkan dalam sidang tim sengketa kabupaten," ungkapnya dan berharap proses penghitungan suara ulang akan berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, dalam surat Undangan yang ditandatangani A Haris Ridwan SH MH selaku Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Lombok Timur nomor 04/TPS-Pilkades/2017 tertanggal 21 Desember 2017 yang ditujukan kepada salah satu Calon Kepala Desa Tanak Gadang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lombok Timur setelah mendengarkan keterangan para pihak pada rapat fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya yang menyimpulkan akan dilakukan perhitungan ulang terhadap surat suara TPS I, II dan TPS III yang akan dilaksanakan pada Kamis (28/12/2017) mulai Pukul 08.00 Wita hingga selesai di Aula DPMD Kabupaten Lombok Timur. Surat undangan tersebut ditembuskan juga kepada Bupati Lombok Timur dan Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Terkait sengketa Pilkades, dalam peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 yakni Pasal 58 ayat (5) dan ayat (6) menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan keputusan Bupati bersifat final dan mengikat. Sedangkan dalam Pasal 59 menegaskan bahwa apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 hari, masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon kepala desa terpilih, maka pelantikan calon kepala desa terpilih tetap dilaksanakan.

 


Jafda Lotim Angkat Bicara

Jaringan Aktivis Peduli Daerah (Jafda) Lombok Timur mendesak Tim Independen Penyelesaian Sengketa Pilkades Lombok Timur agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai konstitusi, apalagi dari 158 desa yang menggelar Pilkades Serentak pada 13 Desember 2017 lalu, terdapat 9 desa yang bermasalah dan kini dalam proses penyelesaian sengketa.

"Ini hanyalah awal pemanasan dan pertaruhan proses demokrasi jelang Pilkada Bupati dan Gubernur serentak tahun depan," ungkap Lalu Safarudin Aldi, Koordinator Jafda Lombok Timur.

Menurutnya, dalam catatan Jaringan Aktivis Peduli Daerah (Jafda) Lombok Timur menyimpulkan bahwa Pemilihan Serentak Kepala Desa Lombok Timur tahun ini relatif berjalan lancer sekalipun sejumlah desa masih bergejolak karena beberapa alasan mulai kasus politik uang, surat suara batal hingga tuntutan hitung suara ulang karena panitia Pilkades dinilai tidak cermat dan teliti.

"Jangan sampai kasus ini tidak cepat diselesaikan karena akan berpengaruh pada Pilkada Bupati dan Gubernur serentak tahun depan," tegas aktivis yang akrab disapa Mamiq Apeng ini.

Diungkapkan, maraknya sengketa Pilkades harus menjadi catatan Pemerintah Daerah termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Timur agar berhati-hati dan lebih teliti dalam memilih panitia Pemilu di tingkat Desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita ambil contoh saja Kasus Pilkades Tanak Gadang yang masih bersengketa karena ada indikasi keterlibatan Panitia yang tidak netral dan membuat aturan sendiri. Kita tentu berharap Tim sengketa Pilkades yang dibentuk Bupati benar-benar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan gejolak di belakang hari," tandas Apeng dan berharap profesionalisme, netralitas dan independensi panitia penyelenggara Pilkades dan Pilkada serentak merupakan harga mati.

(r3)

^ KEMBALI KE ATAS