Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 9:21:15 am

Bawaslu NTB Akan Fokus Awasi Kasus Keterlibatan ASN di Pilkada 2018

Ketua Bawaslu NTB, M. Khualid Ketua Bawaslu NTB, M. Khualid

MATARAM - Tingginya kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negera (ASN) dalam politik praktis alias tidak netral dalan pemilukada dibandingkan kasus lainnya pada tahun 2015 lalu akan menjadi perhatian serius pihak pengawas pemilu dalam melakukan tugas pengawasan.

Tingginya pelanggaran tersebut, pihak pengawas pemilu mensinyalir pelanggaran tidak netralnya ASN tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada pemilukada dan pemilu ditahun 2018-2019.

Ketua Bawaslu NTB, M Khualid mengatakan berdasarkan data pelanggaran yang masuk pada tahun 2015 di kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemilukada pelanggaran yang masuk di bawaslu ada sekitar 100 kasus.

"Dari 100 pelanggaran, keterlibatan ASN pelanggaran tertinggi," ucapnya pada sejumlah wartawan yang didampingi dua komisiomer lainnya, di Mataram Rabu (3/1/2017).

Menurutnya bahwa pelanggaran tersebut disinyalir juga akan terjadi pada pemilukada dan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 ini dan pads tahun 2019 mendatang.

Karena itu, ungkap ketua Bawaslu NTB dua periode tersebut, pihaknya melakukan upaya sosialisasi sosialisasi terhadap ASN agar tidak lagi ada yang coba coba terlibat dalam politik praktis.

"ASN tetap melakukan ingin terlibat dalam politik praktis, contoh deklarasi, ASN menggunakan fasilitas negara datang dan itu sudah menjadi bagian politik," ujarnya.

Maka dari itu dengan kejadian tersenut kedepan bawaslu akan memperkuat jejaring dalam melakukan pengawasan karena pihak bawaslu mengalami kendala khususnya dalan mengenali siapa dan dari instnasi mana ASN tersebut.

Dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan secara jelas terkait dengan pengawasan terhadap ASN bahkan dalam surat edaran menteri dalam negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sudah jelas jelas melarang ASN untuk terlibat dalam politik praktis, namun jika terbukti terlibat maka sanksi berat akan siap diberikan berupa pemecatan.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS