Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 9:07:29 am

Warti'ah Serukan Kader Bersatu Dalam Satu Rumah Besar PPP

Pemotongan tumpeng Harlah PPP ke-45 oleh Ketua DPW PPP NTB Hj.Warti'ah, di kantor DPW PPP NTB di Mataram. Pemotongan tumpeng Harlah PPP ke-45 oleh Ketua DPW PPP NTB Hj.Warti'ah, di kantor DPW PPP NTB di Mataram.

MATARAM - Jeleng pemilihan legislatif dan pemilihan umum presiden tahun 2019, para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk bersatu padu dalam satu rumah besar PPP.

Ketua DPW PPP NTB, Hj Wartiah menghimbau para kader partai berlambang Ka'bah yang saat ini masih berada diluar PPP dibawah kepemimpinan Romohurmuzy diharapkan untuk kembali bergabung bersama sama berjuang membesarkan partai dan memenangkan pemilu 2019 mendatang.

"Bagi kader yang tetap tidak ingin bergabung maka partai akan memberikan tindakan tegas yaitu pemberhentian sebagai angggota PPP. Merangkul dengan ketegasan ini sebuah keharusan karena Pemilu 2019 tinggal sebentar lagi dan yang kita perlukan adalah barisan yang utuh seperti bangunan yang utuh," terang Wartiah saat membacakan sambutan ketua umum DPP PPP dalam perayaan Harlah PPP yang ke 45, di Mataram, Jumat (5/1/2018) malam.

Saat ini menurut Wartiah, setelah keluarnya tiga putusan pengadilan yang berturut turut memenangkan Muktamar Pondok Gede, maka PPP dimimta semua pihak untuk kembali bergabung bersama berjuang dan membesarkan partai.

"Alhamdulillah dengan adanya tiga putusan hukum berturut-turut itu, maka berakhir sudah seluruh persengketaan hukum di lingkungan PPP," terang ketua umum PPP dalam sambutan yang dibacakan oleh ketua DPW PP NTB itu.

Maka dari itu lanjut Wartiah, kepada saudara-saudara kita yang secara politik masih belum dapat menerima kenyataan, disediakan dua pilihan. Pilihan pertama yang ditawarkan yaitu bergabung secara baik-baik ke dalam struktur yang ada dan ikuti semua aturan organisasi maka akan diterima dengan tangan terbuka. Piliham kedua yaitu jika memutuskan tetap berada diluar koridor disiplin organisasi, maka sanksi organisasi dari yang teringan sampai dengan pemberhentian keanggotaan secara tidak hormat dan pelarangan penggunaan atribut PPP, akan dilaksanakan.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS