Menu
Rabu, 17 Januari 2018 | 9:12:44 am

Kurtubi : Menyedihkan Jika Ada Praktek Mahar Politik Bagi Calon Kepala Daerah

Kurtubi : Menyedihkan Jika Ada Praktek Mahar Politik Bagi Calon Kepala Daerah

MATARAM - Belakangan ini, beredar kabar dan isu terkait dengan mahar politik, membuat bingung masyarakat. Mendengar kabar itu, politisi Nasdem Dr H Kurtubi langsung menanggapi serius.

Menurut Kurtubi, memang menyedihkan jika ada praktek maskawin untuk para politisi yang ingin mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan tentu jabatan yang lainnya.

"Memang menyedihkan praktek maskawin yang harus dibayar oleh Calon Kepala Daerah (Cakada) atau Calon Wakil Daerah (Cawakada) kepada pimpinan partai untuk memperoleh dukungan," ujar Kurtubi, Jum’at (12/1/2018).

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa meskipun yang didukung itu adalah kader dari partainya sendiri tidak membolehkan maskawin ataupun mahar untuk menjadi calon pemimpin daerah.

"Saya ingin sampaikan kepada sahabat bahwa Partai Nasdem tidak membolehkan atau melarang pimpinan Partai menarik maskawin maupun mahar dari Cakada dan Cawakada yang meminta dukungan Nasdem," tambahnya.

Dalam hal ini, dasar dikeluarkannya kebijakan maupun sikap politik Partai adalah ikhtiar untuk menghindari (Kepala Daerah) Kada atau (Wakil Kepala Daerah) Wakada terpilih melakukan korupsi guna mengembalikan mahar yang dibayar.

"Menanggapi maraknya praktek mahar ataupun maskawin dalam Pilkada 2018 ini, kiranya perlu diingatkan kembali pernyataan Surya Paloh selaku Ketum Partai Nasdem, bahwa sikap politik Partai Nasdem dalam rangka mengusung maupun mendukung Cakada dan Cawakada, Partai Nasdem tidak meminta maskawin dan mahar. Hal Ini adalah sikap politik partai yang secara konsisten dipegang sejak Nasdem ikut Pilkada," pungkasnya.

(mn-09/r3)

^ KEMBALI KE ATAS