Menu
Rabu, 19 September 2018 | 3:57:59 am

5 Anggota DPRD NTB Nyalon Kada, Belum Serahkan SK Pengunduran Diri ke KPU NTB

5 Anggota DPRD NTB Nyalon Kada, Belum Serahkan SK Pengunduran Diri ke KPU NTB

MATARAM - Hingga saat ini sebanyak lima orang anggota legislatif atau anggota DPRD NTB yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Kada) pada pilkada serentak di NTB. Disinyalir hingga saat ini belum ada yang mengurus surat pemberhetiannya sebagai wakil rakyat.

Padahal seharusnya Surat Keputusan (SK) pemberhetian sebagai anggota dewan sudah harus diterima oleh pihak KPU baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota ketika nantinya ditetapkan sebagai calon.

Namun walaupun demikian masih ada tenggang waktu kapada pasangan calon untuk melengkapi syaratnya tersebut hingga akhir bulan Mei mendatang.

Menurut Karo Pemerintahan Setda NTB, Wijaya Kusuma bahwa hingga saat ini lima anggota DPRD NTB yang mengikuti pilkada serentak baik di gubernur maupun bupati dan walikota belum ada yang mengurus ijin pemberhentiannya sebagai anggota dewan.

"Padahal seharusnya lima anggota DPRD yang akan maju dalam pilkada harus mengundurkan diri, namun sampai sekarang kami belum menerimah berkasnya.," ucapnya, ketika ditemui setelah acara rakor KPU terkait tahapan kampanye gubermur dan wakil gubernur NTB, Kamis (25/1/2018).

Ditegaskannya hal itu karena sampai saat ini belum ada satupun dari lima anggota DPRD NTB yang mengajukan berkas pemberhetian ke Mendagri melalui gubernur.

Karena itu Ia berharap agar para wakil rakyat tersebut untuk segera mengurusnya hal ini karena prosesnya bisa memakan waktu lama di Kemendagri dikarenakan tentunya bukan hanya dari NTB saja yang akan di proses tentu ada juga dari daerah lainnya.

Sedangkan kepala daerah yang akan maju dalam pilkada serentak di NTB diakui oleh Wiraja bahwa semuanya sudah selesai.

Tetkait hal tersebut Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori kembali mengingatkan khususnya anggota dewan yang mengikuti pilkada gubernur 2018 ini agar segera memgurus surat pemberhentiannya.

"terkait juga dengan Surat Keputusan (SK) pemberhentian anggota DPR paling lambat 28 Mei 2018 sudah ada," ucapnya.

Karena jika sampai batas waktu tersebut surat pemberhentian tidak juga ada maka bakal calon yang berlatar belakang anggota dewan dapat dibatalkan atau digugurkan pencalonannya dan bahkan tidak dapat diganti.

"pemberhentian ini jangan dirangkai dengan PAW karena kita belum tahu dinamika dalam partai karena ada pengelaman bahwa PAW ada yang memakan waktu hingga satu tahun dua tahun belum selesai, namun jika SK pemberhetian saja maka tidak makan waktu lama prosesnya," kata Aksar menginhatkan pada tim penghubung pasangan bakal calon.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS

Jurnal TGB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next

Kolom | Rilis Pers | Opini


MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs media pemberitaan online. Melayani informasi dan berita khususnya mengangkat isu lokal daerah Nusa Tenggara Barat dengan memberdayaan kecepatan serta kedalaman informasi yang dikelola oleh jurnalis-jurnalis lokal yang handal.  Media online ini diperbaharui selama 24 jam dalam sehari, dan secara kreatif dan apik mengkolaborasikan teks, foto, video dan suara. Tim Kreatif Redaksi selalu berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam setiap liputan Redaksi

Selalu Terhubung :