Menu
Rabu, 20 Juni 2018 | 3:32:22 am

KPU Verifikasi Faktual DPD Hanura NTB Kubu Syamsul Rizal, Ini Penjelasan KPU

KPU Verifikasi Faktual DPD Hanura NTB Kubu Syamsul Rizal, Ini Penjelasan KPU

MATARAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama yang sebelumnya menjadi peserta pemilu 2014 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Komstitusi dan Peraturan KPU, keduabelas parpor peserta pemilu 2014 lalu harus dilakukan verifikasi faktual.

Di NTB pada hari pertama KPU melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura NTB yang terletak di Jalan Pendidikan Kota Mataram.

Pada kesempatan tersebut,tim verifikasi yang dipimpin langsung oleh ketua KPU NTB melakukan pengecekan dokumen-dokumen mulai dari SK asli kepengurusan, domisi kantor hingga jumlah keterwakilan perempuan di kepengurusan.

Tim verifikasi diterima langsung oleh jajajran pengurus DPD Hanura NTB yaitu Ketua H. Samsul Rijal, Sekretaris, Bendahara hingga pengurus harian DPD Hanura NTB lainnya.

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori diitemui setelah melakukan verifikasi, ketika ditanya terkait alasan kenapa melakukan verifikasi faktual terhadap DPD Hanura NTB yang di pimpin H.Samsu Rijal, padahal seperti diketahui bahwa kepengurusan DPD Hanura NTB ada dualisme, dengan tegas Lalu Aksar Ansori menjelaskan bahwa mengacu kepada Keputusan Menkumham lalu kepengurusan DPD Hanura NTB ini telah didaftarkan oleh DPP Partai Hanura ke KPU RI.

"DPD Hanura NTB ini yang didaftarkan oleh DPP-nya ke KPU RI dan sudah masuk dalam Sipol," ucapnya Senin (28/1/2018) pagi.

Sementara itu terkait dengan hasil verifikasi faktual disebutkan Aksar bahwa SK Kepengurusan sudah. Kemudian kepengurusan inti seperti Ketua, Sekretaris dan Bendahara sudah memenuhi syarat. Namun lanjutnya untuk keterwakilan perempuan masih kurang karena dari 13 pengurus perempuan baru enam orang yang hadir. "Nanti pada masa perbaikan bisa dilengkapi lagi kekurangannya," katanya.

Karena itu nanti pada masa perbaikan tersebut tim akan datang lagi, keterwakilan perempuan akan dicek kembali dan mereka harus menyiapkan E-KTP dan KTA.

Ditemui terpisah Ketua DPD Partai Hanura NTB H.Syamsu Rijal, mengatakan terkait dengan keterwakilan perempuan dalan kepengurusan siap untuk dipenuhi. "Yang hadir enam orang pengurus perempuannya dan yang kurang akan dipenuhi," ucapnya.

Pada masa perbaikan kata Syamsul Rijal, siap untuk menghadirkan pengurus perempuan lengkap dengan E-KTP dan KTA-nya kepada tim verifikasi faktual. Untuk DPC-DPC Partai Hanura di Kabupaten Kota juga disebutkan telah siap untuk dilakukan verifikasi faktual.

Sedangkan terkait dengan susunan kepengurusan DPD Partai Hanura NTB, menurutnya bahwa pengurus yang dimasukkan kedalam SK kepengurusan itu dilakukan berdasarkan arahan dari pengurus pusat untuk mengakomodir semua pihak.

"Susunan pemgurus DPD itu disusun berdasarkan arahan dari DPP agar merangkul semua pihak. Ini untuk membesarkan partai kedepannya," tegasnya.

Penjelasan ini juga sebagai bentuk jawaban atas adanya isu-isu yang menyebut bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar kepengurusan di Kubu H.Syamsul Rijal tidak dicatut atau dipalsukan namun atas dasar arahan DPP untuk merangkul semuanya.

Karena itu Rijal mengajak semua pihak untuk bergabung dan bersatu demi membesarkan Partai Hanura. "Mari kita bersatu untuk membesarkan partai ini, karena ini milik kita semua," pungkasnya.

Ditambahkan Sekretaris DPD Partai Hanura NTB, Yeyen Seprian Rachmat, bahwa penyusunan SK kepengurusan dilakukan bersamaan dengan Munaslub dan islah.

"Saat itu ada pesan dari DPP untuk akomodir kader Hanura dan kepengurusan baru kombain dengan yang lama. Ini demi untuk membesarkan partai," ujarnya.

Pada saat tim verifikasi faktual dari KPU NTB tersebut juga mendapatkan pengawasan dari pihak Bawaslu yang dihadiri langsung oleh ketua Bawaslu NTB, M Khualid.

(mn-07/r3)

^ KEMBALI KE ATAS