Menu
Jumat, 17 Agustus 2018 | 1:52:36 am

Panwaslu Kota Mataram Warning Data TPS, Diduga Rawan Pelanggaran

Hasan Basri, Komisioner Panwaslu Kota Mataram Hasan Basri, Komisioner Panwaslu Kota Mataram

MATARAM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram terus tingkatkan pengawasan menjelang pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Pengawasan tersebut dilakukan guna menghindari timbulnya pelanggaran pelanggaran yang dapat mencederai pesta demokrasi.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan nanti pada saat pemungutan suara dengan mendata Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran.

Karena itu untuk mendatanya, Panwaslu langsung melibatkan petugas petugas pengawas TPS yang bersentuhan langsung dibawah.

Komisioner Pamwaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan pendataan TPS rawan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Namun untuk menentukan TPS mana saja yang dianggap rawan tentu ada kategori yang telah ditentukan.

"Untuk menentukan TPS rawan, ada enam variabelnya dan 15 indokator yang telah ditentukan," ucapnya ketika ditemui pada sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 terhadap pengawas TPS di wilayah kecamatan Sandubaya, Rabu (13/6/2018).

Menurutnya untuk melakukan pendataan terhadap TPS yang dianggap rawan tersebut, pihaknya melibatkan pengawas yang ada ditingkat bawah.

"Kami minta pada pengawas TPS umtuk menganalisasi dan mencari informasi terkait TPS rawan dengan berkoordinasi ditingkat bawah," ujarnya.

Kenapa perlu dilakukan pendataan terhadap TPS yang dianggap rawan itu, kata Hasan, agar lebih awal bisa dilakukan pencegahan jika ditemukannya enam variabel dan 15 indikator yang telah ditentukan.

Langkah ini menurut Hasan, sebagai warning dari pihak pengawas pemilu agar semua pihak untuk jangan coba coba bermain main dengan melakukan kegiatan kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran, contohnya money politik, kampanye SARA, netralitas penyelenggara pemilu.

"Jika ditemukan pelanggaran itu, maka pengawas pemilu akan mengambil tindakan tegas, diantaranya membawa keranah hukum," tegas Hasan.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS