Menu
Sabtu, 21 Juli 2018 | 5:14:27 pm

KPU NTB Sahkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub NTB 2018, Zul-Rohmi Unggul

Rapat pleno mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan suara gubernur dan wakil gubermur NTB tahun 2018, yang digelar KPU NTB, di salah satu hotel di Mataram, pada Minggu (8/7/2018). Rapat pleno mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan suara gubernur dan wakil gubermur NTB tahun 2018, yang digelar KPU NTB, di salah satu hotel di Mataram, pada Minggu (8/7/2018).

MATARAM - Pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Dr. H. Zuleflimamsyah SE.M.Sc dan Dr.Ir.Hj.Sitti Rohmi Djalillah M.Pd, memperolehan suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) NTB 2018.

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi pada Pilgub NTB 2018, yang diselenggarakan KPU NTB, pada Minggu (8/7/2018) pagi hingga malam, Zul-Rohmi yang diusung PKS dan Demokrat memperoleh sebanyak 811.945 suara, unggul dari tiga paslon lainnya.

Paslon yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah Suhaili-Amin sebanyak 674.602 suara. Kemudian disusul Ahyar-Mori sebanyak 637.046 suara dan yang terakhir adalah pasangan Ali-Sakti sebanyak 430.002 suara.

Sementara itu tercatat ada sebanyak 2.637.963 surat suara yang digunakan dalam Pilgub NTB yang digelar pada Rabu (27/6/2018) kemarin, dengan rincian suara sah sebanyak 2.553.602 suara dan suara tidak sah sebanyak 84.361 suara.

Dalam rapat pleno tersebut, dilakukan dengan proses pembacaan perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut oleh setiap kabupaten/kota se-NTB.

"Pada Minggu pukul 18.28 wita dengan ucapan alhamdulilah rapat pleno ini mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan suara gubernur dan wakil gubermur NTB tahun 2018," ucap Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori saat memimpin rapat.

Menurut Aksar, bahwa pihaknya dalam menjalankan tugas sebagai penyelengara pemilu telah melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada intervensi dari manapun.

"Demi Allah, kami secara jujur, tanpa intervensi siapapun dan ini adalah tugas yang kami jalankan sesuai dengan undang undang dan peraturan," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Aksar atas nama penyelenggara, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun kekeliruan.

Namun dalam rapat pleno yang sejak awalnya berjalan alot tersebut diwarnai dengan dua dari tiga saksi dari pasangan yang menghadiri rapat tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan suara dengan alasan bahwa masih ada terjadi berbagai persoalan yang belum terselesaikan mulai dari C6 yang telah dikembalikan tidak terlihat secarah fisik.

Dua saksi dari pasangan yang tidak mau menandatangani hasil rapat tersebut atau Berita Acara yaitu saksi dari pasangan Suhaili-Amin, Hasan Masad dan saksi pasangan Ahyar-Mori, Sahrul Muatofa.

Tidak hanya menolak tanda tangan Berita Acara namun juga dengan tegas menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi Pilgub NTB 2018 yang dilakukan oleh saksi pasangan nomor satu Suhaili-Amin.

Menurut Hasan Masad bahwa penolakan terhadap hasil rekapitulasi tersebut karena dianggap ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Diantaranya tidak dilaksanakannya rekom Bawaslu oleh pihak KPU terkait dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) hingga menduga adanya desain suara itu terlihat dari C6 yang telah ditarik namun fisiknya dimana.

"Karena itu lamgkah selajutnya dengan melakukan penolakan dan akan bawa persoalan ke DKPP karena yang kami duga adanya pelanggaran oleh penyelenggara," ungkapnya.

Sedangkan saksi paslon nomor urut 2 yaitu Sahrul Mustofa menyampaikan bahwa pihaknya ingin mengetahui secara fisik dimana dan dibawa kemana sebanyak 291 ribu C6 CWK tersebut seperti contoh di Bima ada sekitar 37 ribu C6 KWK tidak ditemui pemilihnya.

Maka dengan adanya persoalan tersebut menilai hasil kinerja KPU di perangkat bawah belum profesional. "Karena itu dengan ini kami saksi paslon dua menolak hasil pemilihan ini dan itu harap dituangkan dalan berita acara," pungkasnya.

Namun walaupun tidak ditanda tangani oleh kedua saksi paslon ditambah dengan tidak hadirnya sejak awal saksi paslon empat tidak menghambat pihak KPU dalam membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) walaupun hanya ditanda tangani oleh Komisiomer KPU NTB dan saksi paslon tiga atas nama Ahyar SH.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS