Menu
Selasa, 20 November 2018 | 2:33:09 pm

Belasan Caleg Berlatar Kaling Masuk DCS, Ini Hasil Klarifikasi KPU Mataram

Sosialisasi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2019 KPU Kota Mataram, di Mataram, Selasa (4/9/2018). Sosialisasi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2019 KPU Kota Mataram, di Mataram, Selasa (4/9/2018).

MATARAM - Belasan calon anggota legislatif (caleg) yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) di Kota Mataram yang berlatar belakang Kepala Lingkungan (Kaling) dan menyatakan tetap untuk nyaleg, sudah menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri.

Syarat untuk menjadi caleg pada pemilihan umum (pemilu) 2019, kaling harus mengundurkan diri, karena dianggap sebagai perangkat yang menguasai unsur kewilayahan.

Divisi Tehnis KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, mengatakan bahwa setelah diumumkannya DCS pihaknya langsung melakukan klarifikasi kepada partai politik dan hasilnya sudah sebagian mengundurkan diri.

"Dari DCS, ada sebanyak 577 caleg, diantara ada kaling, sudah direkom dan klarifikasi ke partai dan mereka sudah klarifikasi ke yang bersangkutan dan sebagian besar sudah mundur," ucap Bedi Saparwadi, ditemui disela acara sosialisasi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2019, di Mataram, Selasa (4/9/2018).

Menurut dia, para kaling yang mencalonkan diri sudah masuk surat pengunduran diri ke kelurahan dan tembusannya ke KPU sebagai bagian dari berita acara klarifikasi. Karena terkait pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam PKPU No 20 pasal 8 ayat 1 terkait perangkat desa dan bagian yang mengusai unsur kewilayahan maka harus mundur.

Bahkan, dari belasan kepala lingkungan yang mendaftar sebagai caleg ada satu orang yang tetap mempertahankan jabatannya dan menyatakan mundur sebagai caleg. Karena pada masa tahap tanggapan dari masyarakat, maka pergantian dapat dilakukan dan tidak hanya berlaku bagi kepala lingkungan saja.

"Ada yang mengundurkan diri dan saat ini sedang dalam proses pergantian," ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, mengatakan pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencermatan karena untuk menetapkan TMS dan MS bukan merupakan wewenang dari pihaknya.

"Kami hanya melakukan pencermatan dan mengeluarkan rekomendasi hanya sebatas itu bukan menyatakan TMS atau MS," ucapnya.

Bahkan Bawaslu juga memberikan ruang untuk sengketa kepada peserta pemilu jika merasa dirugikan baik antara penyelenggara dengan peserta pemilu maupun peserta dengan peserta pemilu.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

BERITA TERBARU


FOKUS

KOLOM





WWW.MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari

Selalu Terhubung :