Menu
Selasa, 20 November 2018 | 2:24:47 pm

Pencalonan Legislatif Terancam Batal, Jika Parpol Tidak Serahkan LADK Fitur

KPU NTB gelar Bintek pelaporan dana kampanye pemilu 2019 kepada parpol dan DPD Dapil NTB, di Mataram, Senin (10/9/2018). KPU NTB gelar Bintek pelaporan dana kampanye pemilu 2019 kepada parpol dan DPD Dapil NTB, di Mataram, Senin (10/9/2018).

MATARAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB ingatkan para peserta pemilu legislatif yaitu partai politik (parpol) untuk membuat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Penyerahan LADK bagi partai politik tersebut merupakan suatu kewajiban, karena jika tidak disampaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan maka akan dijatuhi sanksi berat, bisa menyebabkan pembatalan pencalonan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, H. Ilyas, mengatakan bahwa LADK bagi parpol itu merupakan kewajiban yang harus disampaikan ke pihak KPU. Terkait hal itu telah diatur dalam PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu.

Menurut Ilyas, jika LADK terlambat atau tidak diserahkan maka sanksinya akan dibatalkan pencalonan di wilayah yang bersangkutan.

"Artinya kalau di NTB tidak ada laporannya, maka pencalonan di Provinsi dibatalkan," ucapnya disela acara bimbingan teknis pelaporan dana kampanye pemilu 2019 kepada parpol dan DPD Dapil NTB, di Mataram, Senin (10/9/2018).

LADK yang harus diserahkan oleh partai politik tersebut berisikan rekening khusus kampanye, saldo awal dana kampanye, sumber dana awal berasal dari mana, pengeluaran untuk apa kalau ada dan NPWP parpol.

"LADK ini harus diserahkan dan tidak ada kompromi pada tanggal 23 September 2018 hingga pukul 18.00 wita," tegasnya.

Sementara itu peserta Bintek berasal dari perwakilan 16 partai politik yang ada di NTB didampingi oleh para operator dari masing-masing parpol.

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

BERITA TERBARU


FOKUS

KOLOM





WWW.MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari

Selalu Terhubung :