Menu
Rabu, 21 November 2018 | 4:50:27 pm

APK Tak Sesuai Lokasi Pemasangan di Kota Mataram, Siap-siap Ditertibkan

Rapat koordinasi  antara KPUD Kota Mataram, Bawaslu, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kesbangpol, PU, Camat, Polisi, TNI dan instansi terkait, dipimpin langsung Asisten I Setda Kota Mataram, Kamis (18/10/2018). Rapat koordinasi antara KPUD Kota Mataram, Bawaslu, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kesbangpol, PU, Camat, Polisi, TNI dan instansi terkait, dipimpin langsung Asisten I Setda Kota Mataram, Kamis (18/10/2018).

MATARAM, MN - SK KPU Kota Mataram, terkait dengan titik lokasi tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sempat direvisi hingga tiga kali, bisa dipastikan akan segera tuntas pada Senin 22 Oktober besok.

Kepastian Surat Keputusan (SK) KPU terkait lokasi pemasangan APK di wilayah Kota Mataram tersebut, diungkapkan dalam rapat koordinasi antara KPUD, Bawaslu, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kesbangpol, PU, Camat, Polisi, TNI dan instansi terkait, dipimpin langsung Asisten I Setda Kota Mataram, Kamis (18/10/2018).

Menurut Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, bahwa SK lokasi pemasangan APK memang sudah ada yang dikeluarkan oleh KPU, namun masih disempurnakan.

"Kita janji pada hari Senin harus sudah clear koordinasi antara pihak KPU dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman," ucap Martawang ketika ditemui usai memimpin rakor didampingi Kepala Kesbangpol, Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU Kota Mataram.

Dengan tuntasnya SK tersebut Senin besok, maka dari SK itulah tim terpadu penertiban APK mendapatkan penjelasan kepastian titik-titik mana saja yang tidak diperbolehkan ada APK seperti spanduk, umbul-umbul dan lain-lainnya.

Selain lokasi yang diatur dalam SK KPU tersebut, juga ditetapkan beberapa ruas jalan protokol yang masuk dalam tempat terlarang untuk pemasangan APK guna menjaga estetika di jalan utama.

"Jalan Yos Sudarso (Ampenan)-Jalan Langko-Jalan Pejanggik hingga perempatan Cakranegara harus steril dari APK," tegasnya.

Dia juga berharap kepada para caleg agar bisa bekerjasama untuk tidak memasang APK ditempat tempat yang sudah dilarang dengan penegasan dari SK dikeluarkan oleh KPU yang mengacu pada rekom Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Sementara itu, terkait dengan pembentukan tim terpadu penertiban APK pemilu 2019 di wilayah Kota Mataram sudah dikeluarkan SK oleh Wali Kota Mataram dengan Nomor 1055/IX/2018 tertanggal 19 September 2018.

Tim terpadu terdiri dari Ketua (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan), Sekretaris (Kepala Kesbangpol) dengan anggota (Kapolres Mataram, Dandim 1606 Lobar, KPU, Bawaslu, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Perkim, Kadis LH, Kadis PY, Kasat Pol PP, Kabag Humas, para camat, dan para Kapolsek).

(mn-07)

^ KEMBALI KE ATAS

BERITA TERBARU


FOKUS

KOLOM





WWW.MATARAMNEWS.CO.ID adalah situs portal berita dan peristiwa.
Diterbitkan oleh PT. Mataram Media Lestari

Selalu Terhubung :